Pemkab Serang Perketat Pengamanan Tamu Pejabat Negara

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan memperketat pengamanan terhadap tamu pejabat negara yang datang ke Kabupaten Serang. Hal tersebut menyusul adanya kasus penusukan yang menimpa Menkopolhukam Wiranto di Kabupaten Pandeglang Kamis (10/10/2019).

Selain itu, Pemkab Serang juga akan melakukan operasi yustisi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang kepada para pendatang baru dan penghuni kos kosan. Hal itu untuk mengetahui data para pendatang dan juga menghindari berkembangnya radikalisme di Kabupaten Serang.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, jika ada tamu pejabat negara datang ke Kabupaten Serang pihaknya secara pribadi akan memperketat keamanannya. “Ini jangan terulang lagi karena ini memalukan dan menyedihkan masyarakat Banten ada tamu kita tidak bisa jaga,” ujarnya kepada Kabar Banten, Jumat (11/10/2019).

Selain itu, kata Tatu, pihaknya akan meminta Disdukcapil untuk melaksanakan operasi yustisi terutama ke kos kosan. Agar data para pendatang bisa masuk. “Misal kerja dimana kuliah dimana, jangan orang datang kesini dan buat persoalan,” katanya.

Menurut Tatu, selama ini dirinya selalu menggelar rapat bersama forkopimda untuk memantau radikalisme di masyarakat. Terutama kata Tatu, peran kepala desa (Kades), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) harus tahu jika ada tamu yang datang ke wilayahnya. “Harus tahu dari mana dan siapa, terutama yang kos itu kita harus tahu. Jangan dibiarkan saja tapi dipantau dan harus terdata secara rinci,” ujarnya.

Ia mengaku menyesalkan adanya kasus penusukan yang menimpa Menkopolhukam Wiranto di Kabupaten Pandeglang Kamis (10/10). Hal ini menjadi pelajaran kedepan agar masyarakat di Banten ketika ada tamu harus dijaga dengan baik.

“Sedih sekali kenapa orang Indonesia karakter seperti ini, kemarin seperti terbiasa menghujat orang dan sekarang menciderai orang,” tuturnya.

Menurut dia, masyarakat harus kembali menyatu. Jika ada perbedaan jangan diekspresikan dengan cara memaki terlebih melukai. Sebagai pemerintah daerah, Tatu mengakui jika upaya menekan radikalisme ini adalah perannya. Oleh karena itu, ia akan kembali mengajak penegak hukum dan alim ulama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jauh dari radikalisme.

“Ini tugas kami. Pemda nanti akan gandeng alim ulama bersama forkopimda untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kalau ada yang menyuruh dan mengajak jangan asal mau saja, karena yang melakukan juga masuk ranah hukum,” katanya.

Asisten Daerah 1 Pemkab Serang Asep Saepudin Mustopa mengatakan, Bupati Serang selalu mengatakan bahwa pembinaan umat bukan hanya tugas pemkab. Namun semua stakeholder wabilkhusus kiyai.

“Mudah mudahan kiyai tergerak untuk lebih gencar memberikan penjelasan pada pemuda jangan sampai terjadi seperti itu, karena itu memalukan. Baru kali ini ada tamu menteri seperti itu dan terjadi di Banten itu malu,” ujarnya.

Kemudian pihaknya juga akan mengumpulkan semua komponen seperti tim cegah dini dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk sama-sama mengantisipasi radikalisme.

“Dengan cara memberi penyuluhan agar kalau ada sesuatu tidak seperti itu karena terlalu sadis bener. Insyallah kita tidak akan tinggal diam dan akan terus penyuluhan terutama pada pemuda dan mahasiswa agar berfikir jernih. Kalau ada yang dituntut kalau memang kemampuan daerah atau negara tidak bisa kan susah,” katanya. (H-48)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here