Pemkab Serang Minta Relokasi SD Terdampak Tol Serang-Panimbang Sebelum Juli

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang meminta kepada pihak pembangun jalan Tol Serang-Panimbang untuk menuntaskan relokasi empat selokah dasar (SD) terdampak pembangunan tersebut sebelum Juli 2019 atau sebelum tahun ajaran baru. Sebelum bangunan pengganti siap pemkab juga tidak akan memberikan rekomendasi untuk beroperasinya jalan tol.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Serang Aber Nurhadi mengatakan, saat ekspose terakhir dengan panitia pembuat komitmen (PPK) Tol Serang-Panimbang belum lama ini, wakil bupati sudah meminta, agar pembangunan bangunan pengganti untuk relokasi SD terdampak tol selesai sebelum tahun pelajaran baru 2019-2020.

“Pak wakil (Pandji Tirtayasa) minta tahun pelajaran baru 2019-2020 harus sudah jadi. Tahun ajaran baru Juli 2019. Pihak PPK tol menyatakan insya Allah siap,” katanya kepada Kabar Banten, Senin (25/2/2019).

Ia mengatakan, ada empat SD yang akan direlokasi, karena terdampak pembangunan jalan tol tersebut, yakni SDN Cipete di Kecamatan Kragilan, kemudian SDN Cilayang Guha, SDN Seba dan Inpres di Kecamatan Cikeusal.
Pihak PPK sempat menilai, setelah dilakukan penelitian ulang, bahwa dua SD tidak perlu direlokasi, karena dampaknya masih dibatas toleransi.

“Itu SD Inpres Cikeusal dan SD Seba (Yang dinilai tidak perlu direlokasi, tapi pak wakil dan kami mengembalikan kepada permintaan awal PPK tol, yakni empat SD (SD Cipete, Cilayang Guha, Inpres Cikeusal dan Seba) (harus direlokasi),” ujarnya.

Sementara, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa menjelaskan, rapat terakhir dengan PPK jalan tol, mereka menghitung ulang, bahwa yang harus direlokasi hanya dua sekolah. Sementara, survei pertama sudah sepakat empat SD yang akan direlokasi jika bangunan biasa mungkin tidak jadi masalah, tapi ini kan sekolah tempat proses belajar mengajar membutuhkan konsentrasi tinggi jadi tetap harus direlokasi.

“Tapi, kalau kami mah tetap empat sekolah itu harus direlokasi, harus dibangun lagi, di pengadaan tanah, kemudian direlokasi. Nah, kemarin itu dia hanya menghitung dua sekolah yang direlokasi, sementara dua lagi direkontruksi, dengan alasan katanya getaran maupun kebisingannya masih dalam batas toleransi, di bawah 40 desibel, karena kedekatan dengan jalan tolnya, katanya itu hanya 7 meter dari jalan tol, menurut mereka. Tim ahlinya mengukur getaran mengukur tingkat kebisingan,” ucapnya.

Namun, tutur dia, dalam hal tersebut, jangan bicara toleransi, karena toleransi di bawah 40 desibel itu untuk bangunan bangunan biasa. Ini kan bangunan untuk proses belajar mengajar, di mana si pendidik dan peserta didik itu harus dalam konsentrasi penuh, tidak boleh ada gangguan-gangguan getaran atau kebisingan.

“Berapa desibel pun gangguan kebisingan itu akan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar, maaknya saya tetap minta empat sekolah itu harus direlokasi dan mereka menyanggupi. Jadi, akan tetap di relokasi empat sekolah itu,” ucapnya.

Rekomendasi operasional ditunda 

Ia mengatakan, pihaknya juga sudah memastikan, bahwa empat sekolah tersebut tidak boleh dibongkar terlebih dahulu sebelum ada bangunan pengganti. Jadi, tetap sekarang belajar mengajar di empat lokasi itu dan belum ada gangguan lalu lintas.

“Insya Allah tidak akan seperti SD Sadah, karena tidak dibongkar sebelum ada pengganti, justru ini kami belajar dari SD Sadah, belum ada penggantinya sudah dibongkar. Ini mah enggak, kami tidak akan bongkar sebelum ada penggantinya, kemudian kami tidak akan berikan rekomendasi untuk beroperasinya jalan tol sebelum ada pengganti empat SD itu,” katanya.

Menurut dia, bangunan SD pengganti harus selesai sebelum jalan tol selesai. “Sebelum jalan tol selesai, empat SD itu harus selesai (bangunan penggantinya),” tuturnya. (YY)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here