Senin, 19 Februari 2018

Pemkab Serang Mencari Model Tunjangan Pegawai

Rencana penerapan tunjangan kinerja (Tukin) di Kabupaten Serang mendapat tanggapan positif dari DPRD Kabupaten Serang. Penerapan tersebut dinilai lebih tepat dibandingkan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan ke seluruh aparatur sipil negara (ASN) tanpa melihat kinerjanya. Sementara dengan tukin, kinerja pegawai juga akan terlihat mana yang baik, kurang dan buruk.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Serang Zaenal Abidin mengatakan, kalau pakai tukin, pekerja juga tidak menunggu pekerjaan, tapi mencari pekerjaan.  “Kalau selama ini kan biasanya pekerjaan yang nyamperin pekerja. Tapi kalau dengan diterapkannya tukin, pekerja yang mencari pekerjaan. Apa yang dia kerjakan itu yang dia laporkan. Jadi bukan yang mau dikerjakan laporannya, tapi yang sudah dikerjakan. Sehingga pekerjaannya jelas masing-masing pekerja itu, karena apa yang dilaporkan apa yang dia kerjakan, bukan yang mau dikerjakan tapi yang sudah dikerjakan,” katanya kepada Kabar Banten, Senin (23/10/2017).

Zaenal menuturkan, saat rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang membahas anggaran perubahan, dan dihadiri bupati, wakil bupati, Plt Sekda dan TAPD, dibahas juga terkait adanya beberapa OPD yang mengajukan tunjangan khusus yang dananya diambil dari efisiensi kegiatan, kemudian yang ramai berpolemik.  “Saya menganggapnya pemberian tunjangan khusus itu namanya bukan tunjangan kinerja. Sementara kalau tukin kan harus dipersiapkan dengan matang, analisa jabatannya seperti apa, kemudian sistemnya seperti apa. Kalau mau bagus ya contoh Kota Bandung dan Kota Banda Aceh dan komisi I sudah ke situ (studi banding) semua. Sebetulnya dewan ingin seperti itu, tapi kan kita terserah pemda,” tuturnya.

Tapi saat rapat Badan Anggaran, kata Zaenal, dirinya juga mengusulkan dari pada ada tunjangan yang lain selain TPP. Lebih baik mengevaluasi besaran TPP, karena jika dibandingkan dengan Kota Cilegon dan Kota Serang juga sudah lebih tinggi dari Kabupaten Serang. Apalagi jika dibandingkan provinsi sudah jauh berbeda. Jadi agar pegawai pemkab tidak melirik kiri kanan atau pengen pindah ke pemda lain yang tunjangannya lebih besar, pemkab akan repot. “Saat rapat itu kemudian ada yang mengusulkan naikkan TPP-nya atau evaluasi minimal sama dengan Cilegon. Tapi Ibu Bupati gak setuju, karena kalau TPP enggak bisa menilai kinerjanya, nanti yang tidur sama yang rajin itu sama. Nah Ibu Bupati lebih konsen inginnya ke penerapan tukin,” katanya.

Sekarang, ucap Zaenal, jika Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sudah membuat analisa dan segala macam persiapannya berarti mereka cepat tanggap dengan keinginan bupati. “Ibu bupati pinginnya pakai tukin, dan gak perlu nanya lagi ke dewan. Dewan sudah pasti setuju, selama itu untuk kinerja, karena kami di DPRD saya sendiri sudah mengusulkan untuk TPP naik. Tapi Ibu Bupati gak setuju, dan setujunya Tukin,” tuturnya.

Sekarang, kata Politisi dari Partai Hanura ini, bagaimana agar tukin dapat berjalan. Di kota lain seperti Kota Bandung, Kota Banda Aceh dan Kota Tangsel juga bisa dijalankan, kenapa Kabupaten Serang tidak bisa. “Selain itu, KPK juga menginstruksikannya harus pakai tukin, tidak ada istilah tunjangan khusus, gak jelas itu. Jadi sekali lagi saya dukung keinginan Bupati Serang pengen pakai Tukin, maka siapkan oleh semua OPD terutama BKPSDM, kami dari Komisi I juga akan mendorong terus BKPSDM agar 2018 menggunakan Tukin, atau maksimal di APBD perubahan 2018 berjalannya,” ujarnya.

Zaenal yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Serang mengatakan akan melakukan rapat koordinasi dengan BKPSDM untuk mematangkan kembali bagaimana langkah selanjutnya agar keinginan bupati terlaksana. “Kalau saya sih selama keinginan bupati itu untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat dan untuk peningkatan kinerja kami dukung. Tapi mohon maaf kalau enggak cocok dengan undang-undang atau dengan peraturan, saya gak dukung,” katanya. Sebenarnya, kata Zaenal, dengan penerapan tukin, justru pendapatan ASN bisa lebih besar hitungannya dari pada TPP, dalam hal ini yang penting kerjanya. “Nanti kita lihat juga bagaimana dengan beban anggaran biayanya. Kita analisa dulu lah, ekspose dulu dari OPD-nya ke dewan,” ujarnya.

Zaenal mengatakan, OPD juga harus segera mempersiapkan semua ASN-nya untuk sistem tukin. Ia juga yakin semua ASN bisa menjalankan kebijakan tersebut. “Tidak ada alasan ASN tidak bisa buat laporan, harus bisa dan yakin bisa. Kalau menurut saya ASN pintar-pintar, enggak ada yang enggak pintar, mau masuknya saja susah. Selama kita mengajari dan mengarahkan dengan benar pasti bisa, kecuali kalau yang mengarahkannya gak bisa nah itu repot, namanya orang kalau diberi tahu pasti bisa,” tuturnya.

Lebih adil

Sementara sebelumnya, BKPSDM Kabupaten Serang akan mengajukan penghapusan TPP ke Bupati Serang, kemudian menggantinya dengan pemberian tukin untuk ASN pemkab. Hal tersebut dilakukan karena pemberlakuan Tukin dinilai akan lebih adil dan dapat memotivasi ASN untuk lebih produktif karena tukin diberikan sesuai dengan capaian sasaran kinerja.

“BKPSDM mau mengajukan pemberlakukan Tukin untuk ganti TPP. Jika Tukin diberlakukan tidak ada TPP, honor kegiatan dan tunjangan khusus, semua tunjangan habung jadi Tukin. Kalau disetujui mungkin berlakunya di APBD Perubahan 2018, kan APBD murninya sudah dibahas,” kata Kepala BKPSDM Kabupaten Serang Tb. Entus Mahmud Sahiri yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/10/2017) lalu.

Sementara, menurut Plt Sekda Kabupaten Serang Agus Erwana, Pemkab Serang masih melakukan kajian terkait rencana penerapan tukin pengganti TPP.  “Kami kaji dulu lah kesiapan semuanya, jadi ya sekarang masih dikaji untuk penerapannya,” katanya, Ahad (22/10/2017).  Menurut Agus, sistem TPP maupun tukin semuanya bagus, hanya jika untuk penerapan Tukin saja beberapa hal harus dipertimbangkan.

“Ya yang harus kita pertimbangkan kan begini jangan sampai kita menggunakan satu sistem tapi kesiapan aparatur belum semua siap. Sebagai contoh begini di tukin itu bahwa setiap hari perkembangan kegiatan harus dilaporkan termasuk oleh staf. Nah kalau sekarang penugasan wewenang saja belum merata gimana nanti apakah staf itu bisa bekerja untuk bisa membiasakan membuat laporan setiap hari,” ucapnya.

Agus mengatakan, penerapan Tukin harus benar-benar dipersiapkan segala sesuatunya. Menurut dia, bukan hanya sistemnya, tapi termasuk personelnya harus sudah siap menerima hal tersebut. “Misalnya, pada hari ini dia (ASN) melaporkan umpamanya mengerjakan A, B, C dan D, ditandatangani oleh yang bersangkutan dimasukan ke sistem itu (Tukin). Apabila itu tidak masuk laporan satu hari akan menjadi pengurangan uang Tukinnya.

Padahal mereka kerja, tapi karena gak ngerti atau belum siap. Atau tidak dikasih kerjaan dianggap oleh dia, karena ada juga kan anak buah itu gak dikasih kerjaan sama pimpinan. Nah artinya pendelegasian tentang kewajiban hak pegawainya itu juga harus kita sosialisasikan dahulu,” ujarnya. Agus mengatakan, pemkab juga harus terlebih dahulu membuat tugas pokok dari mulai staf, kasie/ kasubid, Kabag atau kabid, sekretaris sampai ke kadisnya. Seperti apa jenjang kinerjanya, terukurnya seperti apa. (Yomanti)***


Sekilas Info

NASIB BANTEN DI TAHUN ANJING TANAH

Dalam tradisi Tionghoa ada satu kepercayaan yang memprediksi kondisi  satu tahun yang akan berjalan, atau …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *