Sabtu, 15 Desember 2018

Pemkab Serang Berencana Kembalikan Dana Bankeu

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menolak bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Banten tahun 2019, karena nilainya turun menjadi Rp 40 miliar atau jauh lebih kecil dari yang diajukan. Pemkab bahkan berencana mengembalikan dana bantuan keuangan tersebut, jika nilainya tetap di angka tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Muhsinin, mengatakan, APBD 2019 ditargetkan naik Rp 12,31 triliun, namun kenapa bankeu nilainya turun. Dirinya mempertanyakan dasar penurunan tersebut.

“Ini dasarnya apa. Apa dasar pribadi Pak Gubernur, apakah gubernur bersama anggota dewan. Kalau anggota dewan mewakili rakyat dari kabupaten/kota, ini sangat memprihatinkan sekali. Mana cerminan wakil rakyatnya. Menyayangkan kalau merespon,” ujar Muhsinin saat ditemui seusai rapat paripurna digedung DPRD Kabupaten Serang, Rabu (14/11/2018).

Jika bankeu yang diterima Kabupaten Serang nilainya tetap Rp 40 miliar, kata dia, pihaknya akan menolak bila anggaran tersebut turun. Bila perlu, dikembalikan kepada gubernur.

“Harapannya seperti dulu juga sudah bagus bantuan itu Rp 100 miliar. Ini malah turunkan drastis berapa persen menjadi Rp 40 miliar. Sudah aja buat apa. Padahal, sama saja kepentingannya untuk masyarakat Provinsi Banten, bukan kepentingan bupati, wakil bupati dan dewan,” katanya.

Dirinya pun berjanji akan langsung mendatangi Gubernur Banten bersama dengan Wakil Bupati Serang. “Hari ini (Rabu, 14/11/2018) saya akan sempatkan kesana dengan pak wakil. Kalau memang keputusannya seperti itu, ya sudah sama-sama tidak usah diterima bila perlu,” tuturnya.

Politisi Golkar itu sangat menyayangkan jika wakil rakyat yang ada di Provinsi Banten hanya diam. “Coba bicara, saya pribadi atas nama wakil rakyat sangat prihatin kalau memang terjadi penurunan yang sangat drastis. Kontribusi dari provinsi ke Kabupaten Serang, rata-rata Rp 40 miliar,” katanya.

Dengan bankeu yang menurun, menurut dia, akan mempengaruhi program kerja Pemkab Serang. Bahkan, bisa saja beberapa program yang harusnya selesai bisa nyebrang tahun.

“Bupati dan Wakil Bupati sudah jelas janjinya di-Perdakan, terutama insfratuktur yang janjinya estimasinya tahun 2020 selesai. Ini akan tidak tepat sasaran dan waktu. Ini mohon maaf kepada rakyat Kabupaten Serang. Kalau nanti program-program ibu bupati meleset ke tahun 2021, karena ini tidak ada kerjasama yang baik,” ujarnya.

Jika dikaitkan dengan politik, Muhsinin menilai seharusnya Pemkab Serang lebih dipikirkan. “Apalgi kalau dikaitkan dengan politik, harusnya memikirkan ke Kabupaten Serang, saya tidak bisa ucapkan dengan kata-kata jika perjuangan saya pribadi membela gubernur terpilih, tidak mudah kalo tidak didukung warga Kabupaten Serang,” tuturnya.

Belum putusan

Sementara, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, menurunya bankeu itu memang belum menjadi putusan atau masih dalam proses. Namun, pihaknya akan memohon kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk melihat kondisi Pemkab Serang.

“Salah satu contohnya Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) ditetapkan menjadi rumah sakit rujukan provinsi. Artinya, RS ini rujukan dari daerah mana saja yang ada di Pemprov Banten. Otomatis kapasitasnya harus lebih baik,” ujarnya.

Pandji berharap, Pemprov Banten bukan hanya menetapkan menjadikan RS rujukan, tetapi provinsi memberikan bantuan sharing untuk meningkatkan kapasitas kemampuan RS itu sendiri. “Jika berbicara RS, bukan hanya masalah bangunan fisik. Tetapi, sarana prasarana penunjang RS. Seperti alat-alat kesehatan penting juga. Itu salah satu alasan kita, kenapa kita harus punya nilai lebih dari pada yang lain, karena RS itu menjadikan rujukan,” katanya.

Ia menjelaskan, posisi Kabupaten Serang juga penunjang Provinsi Banten. Pemkab Serang saat ini sedang gencar-gencarnya pembenahan jaringan akses jalan. “Jaringan jalan ini untuk memperkuat struktur hierarkis perencanaan tingkat Provinsi. Kita memperkuat jaringan jalan itu sampai ke ploksok,” katanya.

Seharusnya, kata dia, Pemprov Banten bisa memahami posisi strategis Kabupaten Serang dalam konteks pembangunan regional Provinsi Banten. “Minimal Rp 100 miliar seperti tahun kemarin, maksimalnya Rp 70 miliar. Saya berharap tidak diputuskan Rp 40 miliar,” ucapnya.

Pandji juga sepakat dengan ketua DPRD Kabupaten Serang. Jika tetap diberikan bankeu senilai Rp 40 miliar, pihaknya akan mengembalikan bankeu tersebut. “Saya sepakat dengan ketua dewan, jika tetap Rp 40 miliar sepakat akan dikembalikan,” tuturnya.

Berdasarkan data, Kabupaten Serang merupakan daerah yang mendapat bangug cukup tinggi. Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Serang mendapat Rp91,7 miliar pada 2016, Rp100 miliar pada tahun 2017, dan Rp 90 miliar pada tahun 2018. (DN)*


Sekilas Info

Dua Tahun, Ichsan Soelistio Bagikan 193 Unit Alsintan

SERANG, (KB).- Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Ichsan Soelistio kembali membagikan bantuan sebanyak 25 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *