Pemkab Serang Belum Alokasikan Dana Hibah Bansos

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang belum menentukan alokasi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) untuk 2020. Hal itu dikarenakan Pemkab Serang masih menunggu jumlah anggaran yang tersedia.

Asda II Pemkab Serang Adjat Gunawan mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih belum tahu berapa besaran dana hibah untuk 2020. Sebab dana tersebut masih dihitung.

“Belum tahu, masih dihitung. Anggaran masih dalam proses nanti sejauh mana kita bisa alokasikan. Masih geser geser lah,” ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui di ruangannya, Senin (2/12/2019).

Adjat mengatakan, untuk dana hibah bansos ada yang sifatnya terencana seperti untuk pondok pesantren dan sekolah serta lainnya. Bantuan yang diberikan bentuknya uang stimulan.

“Posisi dana ada di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), proses perencanaan dan verifikasi ada di Serang Open (Aplikasi pengajuan hibah bansos). Untuk 2020 (usulan proposal) sudah masuk by name by addres (ke Serang Open). Tahun lalu Rp 5 miliar. Kalau sekarang itu kita melihat kemampuan keuangan daerah dulu,” katanya.

Sementara, Kasubag Bina Kemasyarakatan Kesejahteraan Rakyat Syaefudin mengatakan, untuk besaran dana hibah bansos 2020 belum diketahui. Sebab masih menyesuaikan dengan anggaran keuangan daerah.

“Disaat Pemda defisit urusan wajib belum selesai bisa jadi hibah berkurang. Kalau sekarang di RKA (Rencana kerja anggaran) belum terplot,” ujarnya.

Dirinya pun belum bisa memastikan kapan angka tersebut akan keluar. Sebab ada keterbatasan anggaran untuk 2020.

“Bisa jadi di perubahan. Kita itu semua ada 52 proposal yang masuk dalam Serang Open. Karena anggaran daerah belum mencukupi jadi besaranya belum keluar. 52 itu bantuan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan diluar yang wajib. Tahun kemarin kita sampai 78 proposal, realisasi 53. Karena tidak diperkenankan ada proposal yang sudah pernah terima bantuan dan terima lagi,” katanya.

Ia mengatakan, anggaran yang sudah keluar baru untuk penerima yang sifatnya wajib. Sebab sesuai Permendagri 16 Tahun 2017, dari yang tidak boleh menerima hibah terus menerus itu ada beberapa organisasi yang dikecualikan.

Di antaranya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Palang Merah Indonesia (PMI), Praja Muda Karana (Pramuka), Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Koni), hingga Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ).

“Tapi angkanya saya lupa. Kalau dulu dibatasi tiga kali tapi sekarang enggak bisa karena dalam aturan undang undang mereka dibiayai daerah untuk operasional nya. Bisa dibayangkan kalau mereka tidak didanai terus menerus bagaimana operasional nya,” ucapnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here