Pemkab Pandeglang Tetap Kena Temuan BPK

PANDEGLANG, (KB).- Meski meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Pemkab Pandeglang tetap mendapat catatan terkait kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konstruksi ke pengusaha sebesar Rp 2 miliar.

Kelebihan pembayaran tersebut berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian, Sekretariat Dewan (Setwan) dan Sekretariat daerah (Setda).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani mengatakan, dari seluruh kelebihan pembayaran tersebut, didominasi oleh DPUPR dengan total Rp 1,8 miliar. Namun sebagian ditindaklanjuti oleh dinas tersebut.

”Memang kalau OPD yang lainnya temuan kelebihan pembayarannya relatif kecil. Seperti Setwan hanya perjalanan dinas ganda, dan sudah diselesaikan. DPUPR paling besar mencapai Rp 1,8 miliar dan sisanya dari OPD lainnya,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani, Senin (4/6/2018).

Menurut dia, batas waktu untuk pengembalian kelebihan pembayaran yang harus diselesaikan para pengusaha atau penyedia barang dan jasa tersebut selama 60 hari terhitung mulai diterimanya LHP BPK RI oleh Pemkab Pandeglang. “Jika para pengusaha tidak beritikad baik, maka kami akan bawa ke ranah hukum,” tutur Ramadani.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Fery Hasanudin mengklaim, jika kelebihan pembayaran tahun ini lebih kecil dibanding tahun lalu yang mencapai sekitar Rp 4 miliar. Setelah kelebihan pembayaran diserahkan dari pengusaha ke Pemkab, maka akan disisipkan dalam kas daerah. “Kami sudah membentuk rencana aksi untuk menyelesaikan catatan tersebut. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, kelebihan pembayaran tahun ini lebih kecil,” ujar Sekda.

Lebih lanjut Sekda mengatakan, dalam rapat koordinasi sudah mengingatkan OPD yang bersangkutan agar segera menyelesaikan proses tersebut. Sekaligus menekankan supaya catatan tersebut tidak terulang kembali tahun mendatang. “Hampir semua OPD sudah menindaklajutinya. Mudah-mudahan secepat mungkin dapat diselesaikan. Tetapi saya sudah sampaikan dalam rakor supaya catatan diselesaikan dan jangan terulang lagi di tahun depan,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Pandeglang berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan catatan LHP BPK. Karena jika tidak diselesikan akan menjadi temuan tahun berikutnya. “Ya, mudah-mudahan temuan BPK bisa cepat diselesaikan dan kelebihan pembayaran segera dikembalikan ke kas daerah,” tuturnya. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here