Pemkab Pandeglang Tekan Angka Kemiskinan

PANDEGLANG, (KB).- Pemkab Pandeglang serius untuk menekan angka kemiskinan. Salah satu kesiapan menurunkan kemiskinan sudah dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK). Berdasarkan data, diketahui angka kemiskinan tahun 2015 berkisar 10,6 persen, 2016 turun menjadi 9,67 persen. Namun demikian, angka kemiskinan tersebut kembali naik menjadi 9,74 persen pada 2017.

Menanggapi soal kemiskinan, Bupati Pandeglang Irna Narulita menekankan agar lembaga penanggulangan kemiskinan terpadu yang telah dibentuk harus optimal. Hal tersebut dilakukan agar lembaga khusus yang menanggulangi kemiskinan bisa bekerja ekstra untuk menekan angka kemiskinan.

“Tahun ini harusnya sudah jalan, tahun kemarin itu sebagai transformasi dan sekarang sudah tahap penguatan. Karena, sebelumnya pengentasan kemiskinan itu masuk pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati, Irna Narulita-Tanto Warsono Arban,” ucap Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada Kabar Banten, Selasa (22/1/2019).

Menurut dia, lembaga di bawah naungan Dinas Sosial (Dinsos) atau Sekretariat Daerah (Setda) ini harus bekerja cepat, sehingga program tersebut bisa terarah dan terukur. “Saya ingin satu lembaga khusus, ngurusin orang miskin saja, sehingga dapat disinergikan dengan program sosial yang dibuat,” tuturnya.

Untuk itu, Irna meminta agar Dinas sosial selalu upgrade data kemiskinan setiap tahun. Dengan demikian akan terlihat apabila masyarakat penerima manfaat sudah meningkat derajat ekonominya. “Apabila selama beberapa tahun masyarakat penerima manfaat sudah meningkat derajat ekonominya, bisa diganti dengan penerima manfaat lainnya yang tergolong ke dalam masyarakat miskin, sehingga program lebih merata,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang Kurnia Satriawan mengatakan, UPTPK sesuai Peraturan Bupati ada di bawah koordinasi Dinas Sosial pada tahun 2016. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong lebih baik dalam pengelolaannya. Selain itu, UPTPK akan dimodifikasi menjadi SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu).

“Makanya kita buat klaster dari satu hingga klaster empat. Klaster satu berbasis keluarga di bawah Dinsos, klaster dua terkait pemberdayaan masyarakat di bawah koordinasi DPMPD, klaster tiga terkait pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil di bawah koordinasi Asisten Daerah Ekbang dan klaster empat terkait program lainnya untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat di bawah asisten daerah pemerintahan,” kata Kurnia.

Menurut dia, SLRT ini akan lebih terarah dan terintegrasi, karena sistem tersebut akan berjenjang dari mulai tingkat kabupaten hingga desa. “Nanti di tingkat desa juga ada fasilitator (TKS) dan Puskesos, sehingga pembuatan surat keterangan miskin lebih tepat sasaran. Soal Standar Operasional Prosedur (SOP) nanti pihak Dinsos yang akan membuatnya,” ujarnya.

Kurnia menjelaskan, angka kemiskinan tahun 2015 diketahui sebesar 10.6 persen. Tahun berikutnya turun menjadi 9.67 persen. Akan tetapi, ditahun 2017 trennya kembali naik diangka 9.74 persen. “Kami masih menelusuri alasan penduduk miskin di Pandeglang naik. Karena bisa jadi, alasan itu bukan hanya pada persoalan teknis seperti kenaikan inflasi, namum berkaitan dengan mental masyarakat,” ucapnya.

Maka hal itu, kata dia, harus dilakukan pemutakhiran data mandiri. Salah satunya lewat mekanisme berbasis data terpadu. Termasuk mengevaluasi bantuan bagi penerima manfaat untuk memastikan bantuan yang disalurkan sesuai peruntukan. “Kami ingin mengevaluasi penerima manfaat. Jangan sampai mereka tidak terdokumentasi dengan baik. Memang ini harus diupayakan bersama supaya angka kemiskinan bisa terus menurun,” ujarnya. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here