Pemkab Pandeglang Diminta Transparansi Publik

PANDEGLANG, KB.- Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang berunjuk rasa di depan Gedung Setda Pandeglang, Rabu (19/9/2018) sekitar pukul 10.00. Massa yang dikomandoi Asep Nurjen tersebut menilai pemerintah daerah kurang menjunjung tinggi transparansi publik. Koordinator aksi, Asep Nurjen mengatakan, pemerintah daerah agar menaati Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sebab, banyak organisasi perangkat daerah (OPD) seolah menutupi dokumen informasi publik.

Menurut Asep Nurjen, organisasinya sering melayangkan surat permohonan audiensi ke beberapa OPD dan instansi lainnya. Tetapi hasilnya tidak mendapat konfirmasi dari OPD, sehingga organisasinya terpaksa harus menyampaikan aspirasi ini lewat aksi.

“Aksi ini dilakukan karena kami menilai Pemkab Pandeglang tidak menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik. Terbukti dengan banyaknya surat permohonan audiensi yang tidak ditanggapi, tidak adanya konfirmasi hingga kami punya kesimpulan tidak adanya nilai-nilai good government di Pemkab Pandeglang,” ucap Asep Nurjen kepada Kabar Banten seusai unjuk rasa.

Sementara itu, Ketua HMI Pandeglang, Fikri Abidzar Albar meminta bupati dan wakil bupati agar menegur pejabat instansi terkait agar menjalankan keterbukaan informasi publik, karena indikator tercapainya good goverment salah satunya adalah menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik. “Kita minta bupati dan wakilnya untuk menegur kepala OPD yang lalai dan gagal menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Ya, kita mencatat beberapa OPD, seperti Dinas Kesehatan, Disperindag, DLH, Disnakertrans, agar menjalankan keterbukaan informasi publik,” tuturnya.

Ia menjelaskan, dalam pasal 4 poin (a) Undang-Undang KIP menyatakan, setiap orang berhak menerima informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut dan harus menjunjung peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pemerintahan yang baik.

“Di Undang-undang KIP sudah termaktub setiap orang berhak mendapatkan informasi publik, tapi pada saat kami ingin mendapatkannya malah diabaikan. Selain termaktub dalam PP Nomor : 101 tahun 2000 tentang pemerintahan yang harus menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, pelayanan prima, efisien, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pandeglang, Andi Kusnaedi mengatakan, pihaknya sudah menerima dan melayani permohonan keterbukaan informasi, namun para mahasiswa tersebut tidak datang.

“Iya betul, kami Disperindag sudah menerima surat permohonan audiensi pada bulan Juni, dan kami sudah sediakan segala halnya untuk menerima teman-teman dari HMI. Tetapi mereka tidak datang, padahal kami sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin ngobrol dan silaturahim, kecuali saat ada keperluan tugas,” katanya. (Ade Taufik)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here