Pemkab Pandeglang Diminta Kaji Ulang RS Pratama

PANDEGLANG, (KB).- Menyusul desakan penolakan proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama oleh warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Menes (Gemanes), di Kampung Benteng, Desa Alaswangi, Kecamatan Menes. Aspirasi tersebut disambut baik oleh Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) yang meminta agar Pemkab dan pihak terkait untuk mengkaji ulang pembangunan RS Pratama. “Saya melihat ada hal janggal dalam rencana pembangunannya, karena mengundang reaksi masyarakat. Jika hal itu dibiarkan akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat,” kata Ketua LMPI Pandeglang M Abdurrochim kepada Kabar Banten, Jumat (4/8/2017).

Pemkab seharusnya peka melihat reaksi kekhawatiran masyarakat. Sebab, kekhawatiran itu muncul karena tidak adanya jaminan soal dampak lingkungan yang akan tercemar akibat limbah rumah sakit yang bisa menghantui ketakutan warga. ”Pemkab harus segera bertindak terutama instansi terkait, agar mengkaji ulang proyek itu. Hal itu penting agar pembangunan tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, seperti saat ini terjadi penolakan terhadap proyek itu,” ujar Abdurrochim.

Ia menjelaskan, penyebab terjadinya penolakan proyek itu karena lemahnya pemerintah menyosialisasikan kegiatan pembangunan ke masyarakat. Apalagi, pembangunan tersebut berdekatan dengan aliran sungai yang biasa digunakan warga terancam tercemar limbah rumah sakit. ”Seharusnya pemerintah bisa melibatkan warga yang berdekatan dengan lokasi proyek dalam sosialisasi. Jangan hanya mengundang tokoh saja, karena khawatir sosialisasi yang disampaikan tidak menyentuh langsung ke masyarakat. Akibat lemahnya sosialisasi, akhirnya terjadi seperti sekarang reaksi penolakan warga terhadap proyek itu,” ucapnya.

Hal hampir senada dikatakan Ketua Lembaga Analisis Anggaran dan Kebijakan Publik (Lakip) Pandeglang, Zaenal Abidin. Ia mengatakan, pembangunan rumah sakit tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan baik pengobatan maupun perawatan. Tetapi, jangan sampai pembangunan tersebut mengabaikan hak-hak masyarakat sekitar. Pihak pemerintah dan pengembang harus mengakomodasi jaminan kekhawatiran limbah yang akan dibuang oleh RS tersebut.

”Jelas ini kasus yang serius, sehingga pemkab jangan tidak boleh sembarangan membangun tanpa kajian dan kondisional yang terjadi di masyarakat.  Karenanya, kata Zaenal, pemerintah harus melakukan kajian secara maksimal. Karena dengan kajian yang bagus akan menghindari korban di masyarakat. Menurutnya, pembangunan rumah sakit itu nanti setelah jadi akan mengeluarkan berbegai jenis limbah, dan bangunan itu bukan setahun dua tahun, namun selamanya. Selama RS itu berdiri maka selama itu juga akan mengeluarkan limbah. Jadi harus ada jaminan ke masyarakat. (H-50)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here