Pemkab Pandeglang Berencana Bangun Mal Pelayanan Publik

PANDEGLANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang berencana akan membangun Mal Pelayanan Publik, yang akan melayani semua kebutuhan administrasi masyarakat dalam satu gedung.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi, dan Statistik (Diskomsantik) Kabupaten Pandeglang Yahya Gunawan mengatakan, fasilitas itu memiliki konsep memindahkan semua pelayanan publik dalam satu tempat agar lebih fokus.

“Konsepnya, memindahkan semua pelayanan publik dalam satu tempat biar fokus. Jadi masyarakat nanti tidak terpecah saat mengurus kebutuhan administrasinya,” kata Yahya, Kamis (8/8/2019).

Menurut dia, fasilitas tersebut akan memudahkan masyarakat dalam mengurus, seperti pembuatan KTP, perizinan, kartu kuning, hingga pembayaran pajak.

“Total ada sekitar 13 organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pelayanan publik, disatukan di tempat tersebut. Nanti akan ada pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, pajak daerah, membuat kartu kuning dan yang lainnya,” ujarnya.

Yahya mengatakan, konsep tersebut dirancang hasil adops dari berbagai wilayah seperti Banyuwangi, Surabaya, Bogor, dan Kota Tangerang. Bahkan rencananya, tidak hanya menaungi OPD. Namun juga lembaga vertikal yang berkaitan pelayanan seperti pembuatan SIM, pajak kendaraan, dan BPJS akan digabungkan.

“Nanti juga akan ada ruangan khusus untuk pelayanan dari instansi vertikal seperti BPJS atau membuat SIM,” ucapnya.

Masih kata Yahya, rencananya Mal Pelayanan Publik itu akan dibangun di gedung Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang. Soalnya, fasilitas di gedung tersebut dianggap sudah cukup memadai, sehingga tinggal menambah beberapa fasilitas lain.

“Kami baru mengusulkan lokasinya di DPMPTSP dan Satpol PP. Tapi kalau di Satpol PP kan ada Kesbangpol dan Administrator KEK juga. Jadi kami merekomendasikan di DPMPTSP. Karena di sana fasilitasnya cukup menunjang. Parkiran cukup, sarana untuk difabel sebagian sudah ada, lounge juga sudah ada. Hanya diberi tambahan saja,” ucapnya.

Tetapi, Yahya belum bisa memastikan kebutuhan anggaran tersebut. Namun, kata dia, gambaran kasar yang sudah dihitung, Pemkab setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk mewujudkan proyek tersebut.

“Kebutuhan kasar yang diperlukan sekitar Rp 3 miliar. Namun itu belum dipilah untuk kebutuhannya. Karena kita harus bikin DED (Detail Engineering Design) bangunan, DED jaringan, DED kelistrikannya, dan DED kebakaran. Nah kami ingin mengusulkan ke bupati agar DED bisa selesai diperubahan anggaran supaya mulai ditata di awal tahun dan awal April bisa di-launching. Karena targetnya diresmikan pada 1 April 2020 saat ulang tahun Pandeglang,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Pandeglang Iing Andri Supriadi mengatakan, pihaknya akan mendukung sejauh rencana tersebut untuk kebutuhan masyarakat.

“Kalau untuk memudahkan masyarakat, kenapa tidak. Namun, tentunya kita harus melakukan kajian dulu, jangan sampai nanti itu tidak bisa berjalan secara optimal,” ujarnya. (Ade Taufik/IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here