Pemkab Pandeglang Belum Selesaikan Huntara

PANDEGLANG, (KB).- Hingga dua bulan terakhir pascabencana tsunami Selat Sunda, belum ada satupun hunian sementara (Huntara) yang selesai dibangun oleh Pemkab Pandeglang. Sementara, 100 unit huntara yang sudah dibangun di Kecamatan Sumur adalah hasil progres dari BNI.

Meski demikian, Pemkab sedang mengebut pengerjaan huntara, namun realisasinya belum tampak. Sedangkan pembangunan huntara ditarget sebanyak 824 unit.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Ramadani mengatakan, pembangunan huntara tersebut dikerjakan dengan cara bertahap.

“Yang sudah terbangun di Sumur 100 oleh BNI, di Carita akan kita bangun 37 unit. Jadi bertahap semuanya,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ramadani kepada Kabar Banten, Ahad (17/2/2019).

Menurut dia, dana yang dibangunkan untuk huntara di antaranya bersumber dari Pemkab Pandeglang dan donasi yang masuk dari kabupaten lain.

“Dananya sebagian dari kita dan sebagian dari sumbangan-sumbangan lembaga non pemerintah. Dari Pemprov Jawa Barat Rp 1 miliar, Kabupaten Lebak Rp 200 juta, Kota Surabaya Rp 200 juta,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga telah memberikan bantuan yang masuk ke rekening khusus pengelola bantuan bencana kurang lebih sebesar Rp 4,9 miliar.

“Termasuk dari BUMN juga yang masuk ke rekening khusus pengelola bantuan bencana. Harus dirinci, dihitung dan totalnya kurang lebih sebesar Rp 4,9 miliar,” ucapnya.

Namun demikian, saat ditanya mengenai nominal pendanaan yang dialokasikan oleh Pemkab Pandeglang, dirinya tidak menyebutkan besaran yang telah dikeluarkan oleh Pemkab Pandeglang.

Ramadani menjelaskan, Pemkab hanya berkaitan dengan kegiatan sarana air bersih saja. Sebab, pemkab belum bisa memutuskan berapa yang harus dikeluarkan, karena masih dilakukan perhitungan dengan menyelaraskan dari donasi lain.

“Kalau kita, nanti kaitan dengan kegiatan sarana air bersihnya. Ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan itu kita sudah lakukan pergeseran. Karena dana itu sebetulnya belum teralokasikan, sedang kita padukan dengan dana-dana dari bantuan lain,” ujarnya.

Sementara itu, rencana hunian tetap yang paling banyak dibangun terdapat di Mekar Sari Kecamatan Panimbang. Karena pemerintah daerah memiliki lahan yang sangat luas di wilayah tersebut mencapai kurang lebih 5 hektare.

“Sekarang sedang kita proses hunian tetap dan yang paling banyak dibangun di Mekarsari, Kecamatan Panimbang. Saat ini baru pemnersihan lahan,” tuturnya. (Ade Taufik)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here