Pemkab Lebak Tertibkan Aset Daerah

LEBAK, (KB).- Pemkab Lebak menjalin kerja sama dengan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten menertibkan aset daerah. Penertiban aset daerah dilakukan demi melindungi aset daerah secara hukum.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan, kerja sama penertiban aset ini diharapkan bisa melindungi aset daerah, sehingga terlindungi secara hukum. Program kerja sama ini merupakan bagian dari bimbingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan fokus tematik Program Korsupgah KPK RI 2019, yaitu optimalisasi pendapatan daerah juga pencegahan tindak pidana korupsi.

“Jadi program ini untuk melindungi masyarakat agar bisa terlindungi secara hukum,” kata Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya saat melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kantor Wilayah BPN Banten, Senin (13/5/2019).

Turut hadir Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Gubernur Banten, Wahidin Halim, Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Sunraizal, Keuangan dan Manajemen Risiko BJB Nia Kania dan seluruh Pimpinan Daerah Bupati/Wali Kota se-Provinsi Banten.

Ia mengatakan, program kerja sama ini merupakan bagian dari bimbingan KPK sesuai dengan fokus tematik Program Korsupgah KPK RI 2019, yaitu optimalisasi pendapatan daerah juga pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam penandatanganan kerja sama tersebut, secara simbolis dilakukan penyerahan tujuh sertifikat aset tanah pemerintah daerah.

“Selama ini, pemerintah daerah juga banyak sekali menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang harus mendapatkan penanganan yang maksimal,” katanya.

Ia mengatakan, dengan kerja sama ini diharapkan penertiban dan penataan aset pemerintah daerah dapat meminimalisasi sengketa pertanahan, dan juga dapat menertibkan administrasi aset daerah khususnya di bidang pertanahan. “Kita ingin penataan aset daerah lebih baik ke depan,” katanya.

Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Sunraizal mengatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN berkomitmen untuk membangun budaya perubahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menghadapi era digital 4.0.

Pihaknya melakukan inovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak karena tuntutan profesionalisme dalam era digital yang menjadikan keharusan untuk dilaksanakan di setiap lini pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.

“Melalui program kerja sama ini, diharapkan akan ada penertiban dan penguatan status hak atas tanah milik pemerintah daerah, sehingga dapat dioptimalkan dengan baik penggunaannya maupun pemanfaatannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya. (ND)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here