Pemkab Lebak Fokus Infrastruktur dan Pelayanan Publik

LEBAK, (KB).- Pemkab Lebak tahun ini fokus pada peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Hal itu tertuang dalam nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun 2019.

“Perubahan KUPA dan PPAS tahun 2019 yang telah disepakati ini merupakan upaya untuk memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018,” kata Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya saat rapat paripurna penandatanganan nota kerja sama KUPA dan PPAS-P di Gedung Paripurna DPRD Lebak, Rabu (7/8/2019).

Menurutnya, penandatanganan KUPA dan PPAS-P yang disepakati, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang menyelaraskan rincian kegiatan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat. Tentunya ini juga dengan memanfaatkan potensi pendapatan berdasarkan hasil rekonsiliasi bersama perangkat daerah pengelola pendapatan.

“Perubahan rencana kerja tahun anggaran 2019, pemerintah daerah memantapkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dalam peningkatan daya saing daerah,” ujarnya.

Iti menjelaskan, tema pembangunan tersebut diwujudkan dalam lima prioritas pembangunan. Antara lain, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan dan pengembangan pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

“Tema dan prioritas pembangunan itu disusun dengan memperhatikan sinergitas arah pembangunan provinsi dan nasional serta berpedoman pada visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD 2019-2024. Yaitu sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal,” ucapnya.

Sementara juru bicara Badan Anggaran (Bangar) DPRD Lebak Lita Mulyati, mengapresiasi bupati dan wakil bupati karena Kabupaten Lebak tidak lagi menyandang predikat kabupaten tertinggal berdasarkan keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor: 79 Tahun 2019 yang telah dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2019 lalu.

“Mari kita songsong masa depan gemilang untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lebak,” tuturnya.

Sesuai Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2010 pasal 55, badan anggaran dapat memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

“Dalam pelaksanaan pembahasan KUPA dan PPAS-P APBD 2019, kami selaku badan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaporkan yang didasarkan atas kajian terhadap dokumen RPJMD 2014 hingga 2019, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019, dan Dokumen KUPA dan PPAS-P APBD 2019,” katanya. (Lugay/PG)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here