Pemkab Lebak ”Dicuekin” PTPN

LEBAK, (KB).- Pemkab Lebak kecewa dengan pihak PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII yang terkesan acuh dan tak mendukung upaya pengembangan kota di daerah itu.

Itu karena usulan pemkab terkait permohonan pelepasan aset lahan untuk pengembangan tata ruang kota tak juga direalisasikan oleh PTPN.

Asisten daerah (Asda) I Pemkab Lebak Alkadri mengatakan, usulan permohonan pelepasan aset milik PTPN VII berkaitan dengan rencana Pekan Lebak terkait pengembangan tata ruang kota sudah diusulkan sejak tahun 2016.

Lahan yang diusulkan yaitu di Blok Cileuweung, Desa Jatimulya dan Blok Makam Lima, Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung seluas 59 hektare.

“Sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Malah belum lama ini kita juga melayangkan surat ke Menteri BUMN untuk audiensi dengan PTPN. Tapi, tidak mendapatkan respons,” kata mantan Kepala dinas perhubungan (Kadishub) itu, Senin (27/1/2020).

Dalam surat permohonan audiensi itu, kata dia, Pemkab juga akan membahas beberapa persoalan lain. Seperti soal sengketa kepemilikan lahan yang berlokasi di Blok Terbang, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkasbitung antara PTPN dengan warga dari tahun 2014, yang hingga sekarang belum ada titik penyelesaian.

“Hal itu tentu menjadi hambatan bagi kelancaran pembangunan proyek strategis nasional Waduk Karian. Termasuk soal perizinan PTPN di Kabupaten Lebak yang sudah habis masa berlakunya, tapi masih beroperasi,” katanya.

Soal kejelasan usulan permohonan aset lahan PTPN di Cisalak juga penting. Karena lahan seluas 59 hektare itu nantinya akan digunakan untuk membangun rumah sakit dan gedung perkantoran.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah (Perda) Nomor: 2 Tahun 2014, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak tahun 2014- 2034, bahwa daerah Blok Cileuweung bukan merupakan kawasan perkebunan.

“Cileweng sebagaimana RTRW, bukan kawasan perkebunan,” ujarnya.

Pihak PTPN sendiri, lanjut dia, sempat memberikan solusi yaitu tidak pelepasan. Melainkan pengajuan hak pengelolaan. Namun, lagi-lagi itu belum juga ada realisasi.

“Padahal, di Lebak ada 1.200 hektare lahan yang dikelola oleh PTPN. Kenapa tidak sebagian digunakan oleh Pemkab. Karena, toh ini untuk kepentingan pembangunan daerah,” tuturnya. (PG)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here