Pemilu 2019, Sebanyak 544 TPS Rawan Pelanggaran

SERANG, (KB).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pelanggaran dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Kabarnya, pemetaan itu dilakukan berdasarkan pengalaman Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014, Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 dan Pilkada Kota Serang tahun 2018.

Hasil pemetaan tersebut diketahui dari 1.828 TPS di Kota Serang, sebanyak 544 TPS termasuk rawan pelanggaran pemilu seperti kerawanan daftar pemilih, netralitas aparatur sipil negara (ASN), netralitas penyelenggara dan ketersediaan logistik. Sementara itu, dari 544 TPS tersebut 23 TPS di antaranya rawan politik uang (money politics).

Koordinator Divisi Pengawasan pada Bawaslu Kota Serang Rudi Hartono mengatakan, kerawanan money politics bisa terpetakan dari beberapa indikator, di antaranya dekat dengan kediaman calon legislatif (caleg) atau posko pemenangan caleg. Hasil pemetaan itu, kata dia, akan menjadi fokus Bawaslu dalam pengawasan menjelang dan pada hari H pelaksanaan pencoblosan.

“Semua kecamatan yang dianggap rawan money politics akan menjadi fokus pengawasan kita khusus untuk keadaan yang memungkinkan money politics,” ucap Rudi pada kegiatan “Media Meeting” di Kantor Bawaslu Kota Serang, Rabu (10/4/2019).

Ia mengatakan, pemusatan fokus pengawasan itu untuk meminimalisasi adanya pelanggaran yang terjadi pada TPS yang dianggap rawan. Untuk money politics, kata dia, berbeda dengan dahulu yang dilakukan menjelang hari H atau serangan fajar. Saat ini serangan money politics dilakulan siang dan malam. Sehingga untuk mengantisipasinya, Bawaslu akan terus melakukan pengawasan sejak tiga hari pada masa hari tenang.

“Kalau pemilihan sebelumnya hanya malam, tapi kali ini akan siang malam fokus pengawasannya dan semua tim akan keliling se-Kota Serang,” ucapnya.

Sementara itu Koordinator Penindakan pada Bawaslu Kota Serang Agus Aan Hermawan mengatakan, selama ini data pelanggaran yang sudah masuk pada Bawaslu Kota Serang sebanyak 7 pelanggaran baik yang bersifat temuan ataupun laporan.

“Ada 4 temuan yang masih proses penyelesaian. Bentuk pelanggarannya itu administratif dan hukum lainnya, seperti yang tidak diatur di UU pemilu, misal ASN hanya etik, kita kasih ke KASN yang menindak,” ucap Aan. (Masykur/HY)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here