Sabtu, 20 Oktober 2018

Pemilu 2019, Pemasangan APK Jangan Rusak Keindahan Kota

SERANG, (KB).- Masa kampanye Pemilu 2019 atau Pileg dan Pilpres 2019 seyogyanya turut mendukung terciptanya ketertiban, keamanan, dan keindahan (K3) kota. Jangan sampai K3 menjadi rusak akibat pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menyalahi aturan.

Hal tersebut disampaikan Syaeful Bahri dari Jaringan Demokrasi Indonesia, saat diskusi Obrolan Mang Fajar dengan tema “Masa Kampanye: Aturan Diperketat, APK Penuh Sesak” di kantor Harian Umum Kabar Banten, Jl A Yani No.72, Kota Serang, Kamis (11/10/2018).

“Jangan memanfaatkan ini kampanye serentak kemudian mengorbankan K3. Seharusnya kampanye juga men-support bagaimana kota itu bersih. Ini tantangan, kota indah dan tertib jangan terkotori,” ujar Syaeful Bahri.

Turut hadir dalam diskusi, dua Komisioner KPU Banten Eka Satialaksmana dan Mashudi, Komisioner Bawaslu Banten Nuryati Solapari, Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin, Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Afifi. Kemudian, Ketua Bawaslu Kota Serang Faridi, Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi, Kepala Dinas Pol PP Kota Cilegon Juhadi M Sukur, dan Perwakilan Satpol PP Banten Agus Supriyadi.

Menurut mantan Komisioner KPU Banten ini, politik tidak semata-mata kegiatan seremonial dan menghabiskan uang.

“Jangan ada bahasa wayahe pemilu mah. Berkaiatan dengan APK liar, Bawaslu harus punya langkah preventif sehingga berbagai mispersepsi di bawah menjadi clear. Perlu disepakati antar semua penyelenggara pemilu tentang misalnya ini bukan APK, bukan bahan kampanye. Solusinya ada kesepakatan bersama. Agar Bawaslu dan Satpol PP tidak ragu lagi membersihkan bahan kampanye yang minor itu,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya penyelenggara pemilu perlu mempublikasikan secara gamblang mengenai aktivitas penegakan hukum yang dilakukan dalam menertibkan APK melanggar.

“Secara masif dipublikasikan sebagai bagian dari bahwa demokrasi itu taat hukum. Dalam satu panggung antara APK Pileg dengan pilpres dalam satu kampanye itu memang penuh sesak dan semakin sesak. Harus terbangun kesadaran bahwa APK liar dan bahan kampanye yang sembarangan itu jadi boomerang bagi parpol dan caleg,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar dibuat forum bersama seminggu sekali sebagai ajang ekspose bagi media. “Hal ini juga agar tidak terjebak justifikasi condong ke calon presiden atau caleg tertentu. Harus ada inisiasi forum mingguan meminimalisir penegakan hukum agar tidak dianggap berat sebelah,” tuturnya. (RI)*


Sekilas Info

Pj Wali Kota Serang Fokus Tata Pedagang Kaki Lima

SERANG, (KB).- Penjabat (Pj) Wali Kota Serang, Ade Ariyanto dalam dua bulan ini akan fokus menangani …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *