Kamis, 18 Oktober 2018

Pemilu 2019: Naif, Kalau Parpol tak Tahu Aturan Pemasangan APK

SERANG, (KB).- Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) telah diatur dalam Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. Namun, dalam kenyataannya masih banyak partai politik (parpol) maupun calon legislatif (caleg) yang menyalahi aturan dalam pemasangan APK tersebut.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, Nuryati Solapari menilai sangat naïf jika parpol maupun caleg tidak mengetahui aturan tersebut. Bahkan menurutnya, tindakan yang dilakukan parpol tersebut sebagai penyelundupan hukum yang dipersepsikan seolah-olah tidak melanggar.

“Sangat naif ketika mereka tidak tahu aturan. Itu upaya penyelundupan hukum, jadi seolah-olah tidak melanggar tapi faktanya melanggar. Misalnya soal bendera yang merupakan atribut. Banyak misalnya baliho di protokol itu secara kasat mata itu diartikan sebagai kampanye, mereka memasang itu kan sebuah kesengajaan. Tapi diambil celah hukumnya agar seolah-olah itu tidak masuk unsur. Itu bagian dari penyelundupan hukum oleh teman-teman parpol,” kata Solapari.

Hal itu disampaikan saat dirinya menjadi pembicara dalam diskusi Obrolan Mang Fajar bertemakan “Masa Kampanye: Aturan Diperketat, APK Penuh Sesak”, di kantor Harian Umum Kabar Banten, Jl A Yani No.72, Kota Serang, Kamis (11/10/2018).

Larangan pemasangan APK tersebut antara lain di tempat ibadah, sekolah, dan kantor pemerintahan, serta jalan-jalan protokol.

“Kami punya aturan Perbawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan APK. Dalam pasal 26 disebutkan bahwa ketika melakukan pengawasan kampanye terkait APK maka Bawaslu wajib menertibkan. Dalam hal ini rekomendasi ke lembaga lain salah satunya Satpol PP sebagai eksekutor,” ujarnya.

Menurutnya, dalam hal ini perlu juga kesadaran masyarakat untuk aktif melaporkan APK yang menyalahi aturan.

“Bagaimana kita menggugah aware masyarakat, bahwa peran pengawasan tidak hanya Bawaslu tetapi juga masyarakat, termasuk media. Kami memberikan pendidikan politik bagaimana masyarakat mengetahui mana saja yang melanggar atau tidak. Ini kewajiban kita bersama,” ujarnya.

Solapari juga mengungkap bagaimana penyelenggara pemilu bersama Satpol PP ‘adu kekuatan’ dengan parpol dalam setiap penertiban APK.

“Bukan rahasia umum lagi, ketika Bawaslu dan Satpol PP malam nurunin APK, paginya sudah dinaikin lagi. Jujur saja, kalau tidak dibatasi aturan, saya mau cabut-cabut saja itu APK melanggar. Tapi kan tidak sesimpel itu, kita melakukan sesuai prosedur saja itu tidak mudah,” ujarnya.

Belum lagi menghadapi protes parpol yang menilai tindakan Bawaslu berat sebelah. Hal ini juga menurutnya dapat memecah konsentrasi pengawasan pemilu.

“Setiap kita bertindak, kita didatangi parpol protes. Kenapa yang lain tidak diturunkan. Padahal kita perlakukan semuanya sama. Kalau ini masuk ke ranah hukum konsen kita terpecah belah,” tuturnya.

Kesulitan

Nuryati mengakui pengawasan APK akan sulit jika mengacu pada Peraturan KPU yakni satu caleg maksimal 5 baliho dan 10 spanduk per kelurahan.

“Misal berapa jumlah (APK) sesuai PKPU, itu kita harus identifikasi, baik desa/kelurahan. Mau tidak mau kita harus akui keterbatasan personel untuk melangkah itu sulit. Lalu apa yang bisa kita lakukan? konsen kita itu APK di tempat-tempat terlarang,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini Bawaslu bersama Satpol PP telah menertibkan APK yang menyalahi aturan di sejumlah daerah. Ia mengungkapkan, per September 2018 tercatat sebaran APK unprosedural di Kota Tangerang Selatan sebanyak 3.214.

“Ini luar biasa, kita sudah tertibkan sekitar 2.000. Kami meyakini data akan tumbuh subur, mana kala hilang 1 tumbuh 1.000. Klo sekali diturunkan Bawaslu, maka akan tumbuh dua kali lipat,” ujarnya.

Kemudian, Kota Cilegon ad 738 APK yang sudah ditertibkan sebelum masa kampanye. “Kemarin juga kami sudah tertibkan, belum diidentifikasi. Kemudian Kota Serang juga mulai hari ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Solapari juga menyoroti Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Serang yang dinilai berpotensi adanya celah bagi parpol melakukan manipulasi. Menurutnya, SK tersebut terlalu normatif dan saklek sesuai aturan KPU, salah satunya tidak mengatur mengenai pemasangan APK di pohon, tiang listrik, dan taman.

“Kalau daerah lain itu inovatif, misalnya (mengatur larangan APK) di pepohonan. Kabupaten Serang ini saklek sesuai KPU. Artinya membuat Bawaslu akan sulit bergerak. Misalnya taman. Dari mulai Cinangka ini kan kecamatan banyak. Rasanya tidak mungkin tidak ada taman. Jadi, mana kala tidak tertuang dalam aturan ini jadi celah bagi mereka (parpol). Ada (dalam aturan) saja dimanupulasi, apalagi tidak ada,” ucapnya. (RI)*


Sekilas Info

Randis ”Prado” untuk Wali Kota Terpilih, Pemkot Serang Anggarkan Rp 1,8 Miliar

SERANG, (KB).- Kendaraan dinas (randis) Wali Kota Serang dianggarkan Rp 1,8 miliar pada APBD Perubahan 2018. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *