Pemilu 2019, Menantang Nalar Demokrasi

Setelah mantan koruptor lolos Daftar Calon Tetap (DCT), kini pro kontra kembali mencuat di tengah tahapan Pemilu 2019. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau bisa menggunakan hak pilih pada 17 April mendatang. Landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang (UU) No 8/2012 tentang Pemilu Legislatif dan UU No 42/2012 tentang Pemilu Presiden.

Dalam kedua UU itu, disebutkan bahwa peserta pemilu adalah warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah. Begitu juga dalam Undang Undang Nomor 19/2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi Indonesia di dalamnya, dengan tegas menyatakan penyandang disabilitas (termasuk penderita disabilitas mental) mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain dalam kehidupan bernegara, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu. Landasan lain bagi KPU, adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang mengakomodasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tetap memiliki hal pilih.

Namun, publik justru mencium kontradiksi etik karena mendata pemilih waras saja tak kunjung usai. Tak hanya seputar data ganda, terdapat masalah seperti pemilih pemula yang belum memiliki KTP-el, nama pemilih yang sebelumnya sudah ada di Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tetapi tidak masuk di DPT, serta kendala teknis lambannya Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Hal itu berdampak terhadap perbaikan DPT Pemilu 2019 yang mulur dari tenggat 15 September 2018, karena diperpanjang 60 hari kedepan. Maka wajar bila berbagai anggapan hingga kecurigaan publik mencuat ke permukaan. Bukti publik tak bisa menerima orang gila diberi hak pilih, medsos penuh sesak dengan berbagai bentuk kritisisasi dari artikel, hingga petisi. Bukan hanya gambaran atas situasi gangguan kesehatan mental di Indonesia tidak mudah. namun data kesehatan juga masih minim. Data terakhir yang bisa digunakan adalah riset kesehatan dasar tahun 2013 atau 5 tahun yang lalu.

Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2013, jumlah penderita gangguan jiwa di Banten tercatat cukup tinggi yakni mencapai 535.500 jiwa. Dari total penderita itu, sebanyak 11 ribu jiwa diantaranya mengalami gangguan jiwa berat. Estimasi atau jumlah maksimal masyarakat yang mengalami gangguan jiwa itu menyebar di delapan kabupaten/kota. Paling banyak di Kota Tangerang sebesar 2,3 persen. Urutan kedua adalah Kota Serang sebesar 1,9 persen, ketiga Kota Cilegon dan keempat Kota Tangerang Selatan dengan jumlah 1 persen. Peringkat kelima sampai delapan adalah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Kabupaten Serang.

Akan tetapi, informasi soal prevalensi dari Riskesdas Kementerian Kesehatan mungkin dapat memberi informasi awal, namun itu tentu saja tidak cukup. Kita mesti terus ingatkan hal itu karena kesahihan dan kesempurnaan DPT merupakan salah satu titik krusial penyelenggaraan pemilu. Sesungguhnya, data pemilih ialah nyawa dari sebuah pemilu, terlebih yang pemilihannya dilaksanakan secara langsung tanpa melalui perwakilan.

Di situ tak hanya terletak penghargaan akan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Di situ pula kredibilitas, kualitas, bahkan legitimasi pemilu bakal dipertaruhkan. Publik tentu tidak ingin angka partisipasi pemilih dikejar melalui cara-cara praktis. Sebab, cara – cara praktis yang mengabaikan pola rasional adalah prinsip pragmatisme. Prinsip yang seharusnya kita lawan karena mengancam kualitas pemilu.

Terlebih informasi terkini, KPU mengubah aturan tentang pemilih kategori ODGJ tidak diwajibkan membawa surat rekomendasi dari dokter. Padahal, menggunakan surat keterangan dokter saja, sulit diterima logika jika kewarasan hanya dibutuhkan dalam satu hari untuk mengejar bilik suara. Meski bisa membedakan partai politik atau orang, tapi atas pilihan dari jiwa yang tak sehat jelas tak bisa dipertanggungjawabkan.

Apalagi, jika tidak diwajibkan menggunakan surat keterangan dokter. Maka, ODGJ tak perlu benar-benar sembuh (walau satu hari), yang penting berpartisipasi. Dengan tingkat kesadaran rendah tentang pilihan, mudah dipengaruhi lingkungan, dan tidak bisa mandiri, seharusnya dipertimbangkan sebagai kerawanan yang bisa menodai Pemilu Berdaulat Negara Kuat yang digemborkan sebagai tagline Pemilu 2019.

Selain itu, perlu diingat bahwa Pemilu sekarang jelas terumit dalam sejarah. Banyak kartu suara yang mesti dicoblos. Ada caleg DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR-RI, DPD, dan presiden/wakil presiden. Dalam pemilu dengan kartu suara sederhana saja, orang sakit jiwa dimaklumi untuk tak diberi hak pilih. Dengan pemilu 2019 yang cukup rumit, pemilih yang sehat wal afiat pun butuh waktu untuk menentukan pilihan.

Inilah Pemilu 2019, momen yang seharusnya menjadi persiapan akhir untuk mendapatkan format ideal sebelum pemilu serentak 2024. Namun kenyataannya, justru menantang nalar demokrasi kita. Jika anak atau cucu kita bertanya apa itu Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas? “ODGJ Bisa Memilih dan Koruptor hingga Pedofilia Bisa Dipilih,” jawabnya sahih. (Supriyadi Jayasantika)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here