Pemilu 2019, Kepala Daerah Didorong Bersikap Netral

SERANG, (KB).- Sejumlah kalangan mendorong kepala daerah di Banten bersikap independen dan tidak memperlihatkan secara terbuka atas dukungan politiknya di Pemilu 2019. Upaya itu dilakukan untuk mencegah mobilisasi aparatur sipil negara (ASN).

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Serang Raya (Unsera) Abdul Malik mengatakan, tugas menjaga independensi para ASN juga merupakan tanggung jawab dari masing-masing kepala daerah di lingkungan pemerintahan. Ia bahkan mendorong agar kepala daerah memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat, agar situasi kondusif di daerahnya tetap terjaga selama perhelatan Pemilu 2019.

“Sudah semestinya kepala daerah juga bertanggung jawab menciptakan situasi kondusif. Beri pemahaman kepada ASN, supaya menggunakan hak pilih tanpa tendensi memihak siapapun. Terlebih lagi, kalau dia malah memobilisasi ASN, buat saya ini sudah melanggar aspek kepatutan dan kepatuhan dia sebagai pelayan publik,” ujar Abdul Malik, Selasa (26/2/2019).

Meskipun sebagian besar kepala daerah merupakan refresentasi dan kader dari salah satu partai politik, namun harus bersikap netral dan tidak melakukan mobilisasi ASN untuk menentukan pilihan terhadap calon tertentu. Sebab menurutnya, tugas utama kepala daerah saat ini merupakan pelayan publik yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kelompoknya.

“Ada aspek kepatutan dan kepantasan yang harus dipegang oleh kepala daerah. Walaupun dia refresentasi dari parpol, tetapi posisinya jadi pemimpin semua lapisan masyarakat dari berbagai golongan. Kepala daerah juga harus terus mengawasi bawahannya, karena itu bagian dari tanggung jawab yang melekat. Jadi, kepala daerah punya tanggung jawab untuk membuat iklim yang kondusif,” tuturnya.

Ia pun mendorong agar kepala daerah dan para ASN, khususnya di Provinsi Banten agar tetap bersikap independen tanpa memperlihatkan dukungan politiknya secara terbuka kepada salah satu pasangan calon menjelang Pemilu 2019. Hal itu dilakukan, kata Malik, agar situasi kondusif di daerah tetap terjaga hingga rampungnya masa pemilihan.

“Karena di satu sisi kita ingin ada situasi kondusif, tapi di sisi lain kepala daerahnya dengan sadar malah memperlihatkan keberpihakannya kepada calon tertentu. Bahkan misalnya, mengajak supaya memilih. Padahal sudah jelas ASN tidak boleh berpolitik praktis. Itu yang berbahaya. Saya harap jangan sampai terjadi,” kata Malik.

Dia mengatakan, ASN yang merupakan profesi dari abdi negara harus tetap independen menjelang pemilu. Meskipun memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya masing-masing, namun sikap itu harus tetap dirahasiakan agar situasi kondusif tetap terjaga selama perhelatan pesta demokrasi tersebut.

“Secara nyata kan sudah muncul di berbagai media sosial. Seseorang misalnya, dengan mudah menghujat atau membangun tendensi kebencian terhadap kelompok tertentu. Ini kan benih kerawanan. Kalau ASN-nya juga ikut-ikutan, ini yang makin berbahaya,” ucapnya kepada Kabar Banten, Selasa (26/2/2019).

Kampanye calon tertentu

Menurut pengamat politik Suwaib Amirudin, pemungutan suara Pemilu 2019 rawan dijadikan pihak tertentu untuk mendapatkan dengan berbagai cara. Di antaranya juga kerawanan keikutsertaan ASN dalam mengampanyekan calon tertentu. Potensi itu menurutnya perlu diantisipasi karena ASN memang harus netral. Tidak hanya diantisipasi penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu, tiga potensi kerawanan itu juga perlu diantisipasi oleh masyarakat.

“Untuk menghindari itu, tentu perlu juga peran aktif masyarakat. Masyarakat diharapkan bisa menyalurkan suaranya berdasarkan pilihannya sendiri, bukan pada pilihan yang didasarkan pada iming-iming pemberian,” ucapnya.

Tim Asisten Bawaslu Provinsi Banten Haer Bustomi mengatakan, upaya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu semakin meningkat mendekati pemungutan suara. Sebab, rivalitas jelang pemungutan suara akan lebih kental dibanding hari sebelumnya. Hal itu bisa berdampak pada semakin meningkatnya potensi pelanggaran. “Potensi pelanggaran dan sengketa ada terutama setelah dimulainya kampanye rapat umum mulai 24 Maret hingga 13 April,” ujarnya. (Rifat Alhamidi/SJ/SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here