Pemilu 2019, Banyak C1 di TPS Hilang

SERANG, (KB).- Formulir C1 atau dokumen hasil penghitungan suara yang ditempel di tempat pemungutan suara (TPS) banyak yang hilang. Diduga, C1 tersebut dicuri oknum saksi yang berkepentingan dengan hasil rekapitulasi suara, sehingga rawan dimanipulasi atau angkanya tidak utuh lagi.

Komisioner KPU Banten Agus Sutisna, temuannya di lapangan, bahwa semua PPS memasang C1 di setiap TPS.”Pasang semua, dan itu kewajiban. Bisa dipantau panwas. Hanya masalahnya, itu banyak yang hilang dan itu ramai diperjualbelikan, difoto kopi. Tapi, saya belum dengar di Banten. Tapi di beberapa daerah, saya dengar itu diperjualbelikan,” katanya, Kamis (25/4/2019).

Ia menduga, C1 yang ditempel di TPS hilang diambil oknum tim sukses atau saksi partai politik (parpol). Terkait dengan data C1 yang beredar dengan angka yang tidak sinkron dengan hasil TPS, dia menduga ada oknum-oknum saksi yang memainkan data C1 itu. Sebab, menurut dia, PPS tidak mungkin mengubah-ubah data, karena alat kontrolnya banyak.

Selain diumumkan di PPS, ucap dia, juga dikirim ke PPK dan diantar ke KPU. “Nah di KPU itu kan dipindai atau di-scan, lalu dikirim ke situng KPU. C1 manualnya juga di-input, plus angka-angkanya. Jadi, ada banyak alat kontrol, untuk memasukkan mana yang benar. Sebetulnya mekansime kami, sudah cukup ketat,” ujarnya.

Ia menuturkan, portal situng KPU yang merupakan data sementara. Akan tetapi, bukan dasar penetapan perolehan suara. Meski demikian, data tersebut, jauh lebih otentik, karena di-input langsung dari C1 secara manual. “C1 itu ditanda tangan saksi pengawas dan seterusnya. Rujukan data otentik yang dipindai di situng KPU, juga terbuka dan bisa diakses siapa saja. Hanya prosesnya butuh waktu,” katanya.

Terkait adanya salah input data, dia mengatakan, bahwa nantinya terverifikasi saat pleno di PPK. Itu sebabnya, pleno di PPK agak lambat, karena ada angka-angka keliru. Ketika data saksi dan TPS berbeda, itu dikoreksi di PPK.”Jadi, tidak ada yang gelap atau tertutup. Ini berjenjang, dan KPU provinsi gak mau kabupaten/kota bawa data acak-acakan. Begitu juga KPU RI, juga tidak mau terima data masih acak-acakan,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, semua data tidak sesuai itu dikoreksi langsung. Di situng misalnya, kalau ada data yang tidak sinkron, ada laporan dari masyarakat, bahwa TPS tertentu angka calon pasangan berkurang, itu langsung ditindaklanjuti. Hanya butuh waktu, karena prose verifikasi itu tidak mudah,” ucapnya.

Menurut Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi, pihaknya berpatokan pada C1 berhologram dalam kotak terkait rekapitulasi suara. Namun, jika terjadi perdebatan selisih diantara saksi maupun di PTPS, maka yang dibuka C1 plano dalam kotak.

“Kenapa C1 plano, karena itu yang ditulis bersama-sama saksi dan masyarakat yang hadir. Sementara, C1 yang beredar adalah salinan. Karena, TPS wajib menyediakan salinan untuk beberapa pihak,” ujarnya.

Pertama, kata dia, untuk saksi, kedua untuk pengawas TPS, ketiga untuk ditempel di lingkungan TPS, lalu untuk diserahkan ke PPS dan ditempel di kelurahan. Selanjutnya, C1 hologram harus masuk dalam kotak dan dibawa ke PPK. Terakhir, dimasukkan ke amplop untuk diserahkan ke KPU untuk ditampilkan ke situng.

“Ini (C1) yang beredar, dokumen publik. Di-download dari situng KPU boleh. Cuma yang dijadikan pegangan, adalah C1 yang ada dalam kotak berhologram dan itu yang nantinya dibacakan dalam rekap. Kalau ada perselisihan, maka C1 plano minta dibuka,” ucapnya seraya memastikan yang beredar di masyarakat tidak dijamin kebenarannya.

Dugaan penggelembungan

Sementara itu, calon legislatif (caleg) dari salah satu parpol peseerta pemilu melaporkan dugaan adanya penggelembungan suara di 12 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Taktakan. Dugaan tersebut karena, 12 saksi yang mendapat mandat dari partai dilarang masuk oleh anak dari caleg yang menjadi rivalnya.

“Sebagai ketua PAC, saya sudah memandatkan saksi partai untuk datang ke TPS. Namun, 12 saksi yang saya kirim dilarang masuk TPS oleh anak dari caleg lain di partai yang sama,” kata Syamsudin yang merupakan caleg nomor urut 1 DPRD Kota Serang.

Dengan kondisi itu, dia menduga adanya penggelembungan suara karena ada beberapa TPS tidak ada saksinya. “Maka kecurigaan penggelembungan di situ, karena terbanyak si caleg itu,” katanya di sela menyerahkan laporannya di Bawaslu Kota Serang, Kamis (24/4/2019).

Ketua Bawaslu Kota Serang Faridi mengatakan, Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Selanjutnya, ujar dia, pihaknya akan melakukan kajian awal untuk memeriksa apakah laporan formilnya sudah terpenuhi. Kemudian, pihaknya akan melakukan kajian hukum terkait laporan tersebut.”Kalau memang laporan tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil, kami akan meminta klarifikasi,” ucapnya.

Jika pelapor memiliki data penghitungan saksi yang berbeda dengan yang di hasilkan KPPS, maka hal tersebut bisa dilakukan penghitungan suara ulang di PPK. “Bila ada pembedaan data atau hasil itu bisa dilakukan penghitungan ulang di PPK,” ujarnya.

Pada bagian lain, tiga orang petugas KPPS dan satu orang Linmas pada TPS 24 Ciloang, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang terancam pidana pada kasus pencoblosan surat suara sisa. Dari pemeriksaan Gakkumdu, keempat orang tersebut merupakan pelaku pencoblosan. “Sementara ini, dugaan ada empat orang. Ketua KPPS, dua anggota KPPS, dan Linmas,” tuturnya saat ditemui di Bawaslu Kota Serang, Kamis (25/4/2019).

Saat ini, kata dia, untuk menguatkan unsur pidana pada keempat orang tersebut. Gakkumdu sudah memeriksa beberapa saksi, di antaranya saksi partai yang ada di lokasi, PTPS, dan komisioner KPU Kota Serang sebagai saksi ahli. “Dari keterangan KPU, mereka sudah melakukan bimtek secara berantai, buku pedoman pun sudah mereka berikan. Itu mungkin oknum atau kelalaian KPPS tersebut,” ucapnya.

Sebelumnya, kata dia, Bawaslu sudah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai sanksi administrasi dan pemberhentian KPPS sebagai sanksi etik. Untuk motifnya sendiri, dari keterangan yang disampaikan pelaku pencoblosan, mereka tidak memeiliki kepentingan politik tertentu. Bahkan, surat suara sisa yang dicoblos juga secara acak.

“Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memerintahkan, atas inisiatif KPPS saja. Motifnya tidak ingin ada gejlok saat penghitungan, karena ada tiga pemilih yang sudah mengisi daftar hadir, tapi tidak datang ke TPS,” tuturnya.

Divisi Teknis KPU Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi ahli oleh Gakkumdu Bawaslu Kota Serang pada Rabu (24/4/2019) mengatakan, mendapatkan sekitar 25 pertanyaan dari petugas Gakkumdu.

Ia membawa tiga jenis dokumen yang berkaitan langsung dengan TPS 24 dan diserahkan kepada penyidik. Sejumlah hal yang berkaitan dengan manajerial TPS, tata kelola surat suara hingga tentang pasal pidana pemilu dibedah pada pemeriksaan tersebut.

“Pada prinsipnya kami akan kooperatif membantu Gakkumdu menyelesaikan kasus ini. Semua yang terlibat tentu harus dikenai pertanggungjawaban. Tadi kami ditanyai soal bimtek KPPS, mekanisme penggunaan surat suara hingga pasal pidana bagi penyelanggara pemilu yang menyalahgunakan surat suara,” katanya.

Usut tuntas

Secara terpisah, Pengamat Politik Univestitas Sultan Ageng Tirtayasa Suwaib Amirudin mendorong Bawaslu Banten mengusut tuntas pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS di Ciloang, Kota Serang dan Tunjung Teja, Kabupaten Serang.

Selain menjerat KPPS, Bawaslu juga perlu mengusut aktor intelektual yang kemungkinan ada dibalik kasus tersebut. “Harus betul-betul dicari otak intelektualnya, jangan berhenti di KPPS,” katanya saat dihubungi wartawan melalui sambungan seluler, Kamis (25/4/2019).

Otak intelektual tersebut, dalam dugaanya bisa berperan sebagai pemesan agar KPPS melakukan pencoblosan. “Penyelangara itu cuma menjalankan tugas. Adapun misalnya ada hal-hal yang menjanjikan lebih membahagiakan dia, ya bisa saja dia menyeleweng,” katanya.

Ia menilai, aktor intelektual yang terlibat hanya perorangan saja, bukan atas dorongan struktur partai atau tim pemenangan. “Karena, kalau terjadi karena struktur pasti semua wilayah ada, ini kan cuma lokal-lokal tertentu saja,” ujarnya.

Penunatasan kasus perlu dilakukan sebagai pembelajaran bagi penyelenggara pemilu ke depan. “Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu (penyelenggara) harus indepensi, kalau misalnya itu tidak dijalankan apalah artinya itu undang-undang,” ucapnya.

Koordinator JRDP Nana Subana menuturkan, kasus pencoblosan sisa suara oleh KPPS perlu dicegah dengan memperketat perekturan KPPS. “Bawaslu harus benar-benar melakukan tracking dan menerima masukan masyarakat tentang calon penyelenggara di tingkat bawah itu. Supervisinya juga harus diperkuat,” katanya. (Tim Kabar Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here