Pemilu 2019, 700 Warga Binaan Lapas Cilegon Terancam Kehilangan Hak Pilih

CILEGON, (KB).- Menghadapi hari pemilihan suara Pemilu 2019 pada Rabu (17/4/2019) ini, Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas III Kota Cilegon tengah kebingungan. Ini terkait belum adanya keterangan hak memilih warga-warga binaan lapas dari KPU Kota Cilegon.

Berdasarkan data dari Lapas Kelas III Kota Cilegon, jumlah warga binaan lapas tersebut sebanyak 1200 orang. Dari total jumlah warga binaan, 500 orang terdata pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) KPU Kota Cilegon.

“Dari 500 orang itu, 300 warga diantaranya berdomisili Kota Cilegon,” kata Kepala Lapas Kelas III Cilegon Hari Aris.

Ini artinya, ada 700 warga binaan yang tidak masuk DPT dan DPTb KPU Kota Cilegon. Ditambah lagi, ratusan warga binaan itu pun tidak dibekali keterangan hak memilih.

“Mereka tidak masuk DPT, juga tidak memiliki keterangan hak memilih. Jadi kami bingung, apakah mereka bisa memilih atau tidak pada pemilihan suara nanti,” ujar Aris.

Menurut Aris, 700 warga tersebut rata-rata tahanan titipan dari daerah lain. Seperti UPT Permasyarakatan Salemba, Tangerang dan lain-lain.

“Lapas kami ini kan penopang untuk lapas-lapas lain yang overkapasitas. Jadi banyak yang menitipkan warga binaan ke kami. Kalau bicara domisili, berarti menyesuaikan dengan lokasi dimana mereka divonis. Nah apakah mereka punya hak pilih atau tidak, sampai sekarang ini kami tidak tahu,” tuturnya.

Hingga Selasa (16/4/2019) ini pun, pihak lapas belum mendapatkan keterangan tersebut. Lantaran itulah, Aris berharap jika KPU Kota Cilegon segera memberikan surat keterangan tersebut.

“Saya tidak bisa membuat kebijakan sendiri, tentang bisa tidaknya mereka ikut pemilihan. Kami hanya pelaksana, jadi harus ada hitam di atas putih dari KPU Kota Cilegon,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi mengatakan, belum mendapatkan informasi dari KPU pusat. Pihaknya pun belum membahas terkait opsi-opsi yang harus dilakukan Lapas Kelas II Kota Cilegon, terkait hak pilih 700 warga binaan itu.

“Kami masih menunggu info dari KPU Pusat. Kami juga belum bisa menentukan opsi-opsinya,” katanya.

Jika hingga hari pemilihan informasi tentang hak pilih 700 warga binaan tersebut belum ada, lanjut Irfan, ia menyarankan pihak lapas untuk memprioritaskan warga binaan yang masuk DPT dan DPTb.

“Fokus saja pada warga binaan yang sudah masuk DPT dan DPTb, serta jelas identitas kependudukannya,” ujarnya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here