Rabu, 21 November 2018

Pemetaan Data Guru Honorer, Disdikbud Bentuk Timsus

SERANG, (KB).- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten membentuk tim khusus (timsus) untuk memastikan jumlah guru honorer SMA/SMK negeri maupun swasta. Hal tersebut, karena hingga saat ini Disdikbud Banten belum mendapatkan data valid terkait hal tersebut. “Sampai saat ini belum ada kepastian.

Datanya fluktuatif, berubah-ubah. Awalnya sekian, tetapi begitu divalidasi untuk diberi insentif, jumlahnya lain lagi. Makanya, kami akan buat tim khusus untuk pendataan guru honorer, baik negeri maupun swasta,” kata Kepala Disdikbud Provini Banten, E Kosasih Samanhudi, belum lama ini.

Ia mengatakan, persoalan guru honorer SMA/SMK yang jumlahnya diperkirakan mencapai 22.000 tersebut cukup rumit. Selain data yang berubah-ubah, pihaknya juga belum memiliki payung hukum untuk mengakomodasi guru-guru honorer tersebut dalam APBD.

“Jadi, kalau melihat ketentuan kepegawaian, harus jelas dulu siapa yang ngangkat. Apakah yang kami terima ini yang di-SK-kan kepala daerah atau siapa. Ini belum ada kepastian. Tetapi, sekalipun begitu, pak gubernur memberi perhatian kepada guru honorer dalam bentuk tunjangan penghasilan. Mereka kan sudah mengabdi. Makanya, kami validasi dulu,” ujarnya.

Meski belum memiliki data valid, Disdikbud Banten telah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membiayai guru honorer tersebut. Untuk insentif saja nilainya cukup fantastis, yakni sebesar Rp 338 miliar.

“Untuk honorer saja, kalau honor berdasarkan UMK dan besaran minimal itu butuh paling tidak Rp 338 miliar. Itu baru honorernya, belum ASN-nya, ada tunjangan kinerja. Ya, butuh dana kurang lebih Rp 700 miliar untuk tunjangan-tunjangan. Jumlah honorer itu sekitar 22.000, swasta dan negeri,” ucapnya. Sementara, untuk anggaran kebutuhan Disdikbud 2018, pihaknya masih melakukan perhitungan.

“Belum. Sekarang kan masih nyusun KUA-PPAS,” ucapnya. Sementara, dalam kunjungannya ke Banten, Senin (13/11/2017) lalu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Fikri Abdul Faqih mengatakan, peralihan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi perlu dikaji ulang. Soalnya, banyak provinsi mengeluhkan hal tersebut.

“Susahnya menginventarisasi P3D SMA/SMK, saya dengan semua provinsi begini. Tidak begitu berbahagia dengan peralihan SMA/SMK. Yanga ada malah repot. Masak ada pendapatan (guru) yang malah jadi berkurang, karena peralihan kewenangan ini. Saya kira ini valid, fakta di lapangan seperti ini. Termasuk soal guru honorer siapa yang mengcover? Saya minta Kemendikbud untuk mengkaji ulang,” tuturnya. (RI)***


Sekilas Info

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0

Sistem pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari jalur akademik melahirkan sarjana sampai doktoral, jalur vokasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *