Pemerintah Disebut Sulit Ambil Kebijakan, Data Antar Instansi tak Sinkron

Peserta dan tamu undangan seminar Statistik Nasional 2019 yang dilaksanakan BPS Banten di Le-Dian Hotel, Kota Serang, Rabu (9/10/2019).*

Data antar instansi di Provinsi Banten untuk indikator yang sama dinilai masih tak sinkron atau berbeda-beda. Akibatnya, pemerintah sulit menentukan kebijakan terutama dalam mengalokasikan anggaran untuk program sosial.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Adhi Wiriana menuturkan, berdasarkan hasil pengamatannya data antar instansi untuk jenis yang sama masih bermasalah. Masing-masing memiliki data versinya sendiri yang ketika disandingkan jumlahnya berbeda.

“Jadi memang di Indonesia ini ternyata data cukup bermasalah, cukup berbeda-beda,” kata Adhi, usai Seminar Statistik Nasional 2019 yang dilaksanakan BPS Banten di Le Dian Hotel, Kota Serang, Rabu (9/10/2019).

Ia mencontohkan, perbedaan jumlah penduduk di Banten antara versi BPS dengan dinas yang menaungi kependudukan. Di BPS, kata dia, jumlah penduduk Banten mencapai 13 juta, sedangkan data di dinas kependudukan 12,5 juta.

“Perbedaan data itu mengakibatkan pemerintah sulit mengambil keputusan terkait dengan jumlah sekolah, jumlah fasilitas kesehatan dan termasuk perumahan dan sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya, perbedaan jumlah kependudukan disebabkan adanya perbedaan dalam menentukan kriteria kependudukan itu sendiri. Bagi BPS, warga yang tercatat sebagai penduduk adalah yang menempati suatu wilayah. Sedangkan di kependudukan hanya yang sudah memiliki KTP.

“Jadi padahal di Indonesia ini ada juga penduduk yang enggak punya KTP, karena mereka enggak menganggap KTP itu penting, terutama daerah pedalaman,” ucapnya.

Tidak hanya pada kependudukan, perbedaan data juga terjadi untuk jumlah pengangguran di Banten, antara BPS dengan Disnaker. Sama dengan kependudukan, perbedaan pada jumlah pengangguran juga terjadi akibat perbedaan kriteria yang digunakan.

“Data Disnaker itu kan mencatat kartu kuning yang diterbit dan dikeluarkan. Sementara itu banyak petani yang ingin mencari kerja tapi kan dia engga punya pendidikan, ataupun sekolahan, dan mereka enggak mau daftar kartu kuning. Di Disnaker otomatis dia enggak terdaftar makanya angka kami lebih besar,” ucapnya.

Meski terjadi perbedaan, saat ini data yang menjadi acuan pemerintah adalah data di BPS, terutama data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, inflasi, ginirasio dan pengangguran. Agar ke depan tidak terjadi perbedaan data, kata dia, akan dilakukan proses sinkronisasi penunggalan data.

“Jadi sudah terbit perpres terkait satu data Indonesia, di situ sudah diatur bagaimana rancangan menyatukan data di level pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. Sehingga tidak ada lagi data yang beda untuk satu indikator yang sama,” tuturnya.

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Banten Tutty Amalia mengatakan, akurasi data sangat diperlukan untuk menunjang program yang akan dilaksanakan pemerintah.

“Oleh karenanya, pada 2020 mendatang kami akan melaksanakan sensus penduduk. Sensus secara online bisa dilaksanakan pada Februari-Maret 2020 melalui sensus.bps.go.id,” katanya. (Sutisna)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here