Pembukaan Kotak Suara Pemilu 2019, Ini 3 Rekomendasi Bawaslu

PANDEGLANG, (KB).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang mengeluarkan tiga rekomendasi yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang.

Rekomendasi tersebut berkaitan dengan kasus pembukaan sebanyak 23 kotak suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang terjadi di Desa Kalanganyar Kecamatan Labuan.

Rekomendasi itu dikeluarkan Bawaslu tertanggal 24 April 2019, dengan Nomor Registrasi Surat :193/K/BT.02/PM.08.02/IV/2019 bersifat penting perihal rekomendasi.

“Berdasarkan hasil kajian dan pencermatan Bawaslu atas laporan dugaan pelanggaran pembukaan kotak suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan PPS Desa Kalanganyar Kecamatan Labuan, maka Bawaslu mengeluarkan tiga rekomendasi,” kata Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi kepada Kabar Banten, Jumat (26/4/2019).

Menurut dia, tiga rekomendasi tersebut meliputi instruksi kepada KPU untuk memerintahkan PPK Labuan dan PPS Kalanganyar, agar membuka dan menghitung ulang kembali model C1 Plano Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 23 TPS yang berada di Desa Kalanganyar.

“Lalu, proses pleno rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Labuan supaya dilanjutkan setelah ditunda kemarin karena mencuatnya kasus tersebut. Rekomendasi terakhir, meminta KPU memberi sanksi tegas kepada PPS Kalanganyar dan PPK Labuan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku,” tutur Ade.

Menurut dia, dasar dikeluarkannya rekomendasi tersebut berpegang beberapa peraturan. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan yang terakhir berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Selain mengeluarkan rekomendasi ke KPU, lanjut Ade, Bawaslu juga akan melakukan pembinaan terhadap Panwas Desa Kalanganyar. Mengingat saat proses pembukaan surat suara tidak ada satupun pengawas yang berada di tempat. “Kami mempertanyakan dimana posisi mereka saat pembukaan itu. Jadi kami hanya membina pengawas desa saja,” ujarnya.

Komisioner KPU Pandeglang Ahmadi mengatakan, tiga rekomendasi itu sudah dilaksanakan, dimana pleno rekap Desa Kalanganyar dilakukan PPK Labuan pada Rabu (24/4/2019) pukul 14.00 dan selesai pada Kamis (25/4/19) sekitar pukul 02.00 WIB.

“Kita juga sudah memberikan sanksi berupa teguran keras kepada PPS Kalanganyar dan teguran untuk PPK Labuan, tembusannya sudah kita sampaikan ke Bawaslu,” tuturnya. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here