Minggu, 18 Februari 2018
Wakil Gubernur Banten, Andhika Hazrumy memberikan bantuan secara simbolis kepada salah seorang nelayan.*

Pemberdayaan Nelayan dan Optimalisasikan Potensi Laut

Provinsi Banten merupakan wilayah yang sangat strategis mengingat letak daerahnya berbatasan dengan ibu kota negara dan juga sebagai jembatan gerbang antara Jawa dan Sumatera. Sebagai wilayah daratan dengan luas 8.651,20 km² yang dikelilingi tiga lautan besar yaitu laut Jawa di bagian utara, laut Selat Sunda di bagian barat, dan laut Hindia di bagian selatan, maka Banten memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar dan bernilai ekonomi sangat tinggi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Suyitno mengatakan saat ini sektor kemaritiman menjadi andalan pemerintah. Oleh karena itu, sektor kelautan dan perikanan diperkirakan akan menjadi tumpuan perekonomian di daerah di masa yang akan datang. “Oleh karena itu, peluang dan tantangan ini harus diwujudkan dan diimplementasikan secara nyata untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha penangkapan ikan, pengolahan ikan, dan usaha agribisnis perikanan tawar, laut dan payau,” katanya.

Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Banten terhadap nelayan yakni dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Banten tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan perda tersebut dalam rangka memberikan perhatian secara maksimal kepada Masyarakat pesisir. Pasalnya hingga saat ini kondisi masyarakat pesisir di Provinsi Banten, yang didominasi para nelayan dan pembudidaya ikan, masih sangat memprihatinkan.
Dengan adanya perda tersebut, kata Ranta, kehidupan masyarakat pesisir khususnya para nelayan akan lebih terjamin. “Masyarakat pesisir itu kebanyakan nelayan, Pemerintah harus hadir untuk para nelayan. Membantu dari mulai usahanya, rumahnya dan yang lainnya,” kata Sekda.

Selain itu, kata Sekda, melalui Perda tersebut, Pemerintah Provinsi Banten pun akan memberikan jaminan yang mencakup seluruh hajat hidup para nelayan. “Pemerintah memberikan jaminan, jaminan usahanya, jaminan keselamatan, mencakup semuanya, pendiikannya pun harus kita bantu,” ujarnya.
Diakui Sekda, perhatian Pemerintah terhadap para nelayan belum maksimal, namun ia memastikan, setelah Perda perlindungan tersebut sudah diterbitkan, para nelayan akan lebih sejahtera dan mendapat perhatian yang lebih dari Pemerintah. “Selama ini perhatian Pemerintah untuk masyarakat pesisir sudah ada, melalui Perda ini akan kita maksimalkan” ujarnya.

Bantuan
Salah satu wujud dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan yakni enlayan di Provinsi Banten mendapat guyuran bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan tersebut berupa paket alat penangkapan ikan (API), kapal penangkap ikan, dan paket premi asuransi.  Bantuan API tersebut diserahkan langsung kepada nelayan oleh Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang, Kamis (2/11/2017).

Dalam kesempatan tersebut, diserahkan sebanyak 325 paket alat penangkapan ikan ramah lingkungan untuk nelayan Banten. Paket alat tangkap ramah lingkungan didistribusikan kepada nelayan Kota Serang sebanyak 28 paket, nelayan Kabupaten Pandeglang sebanyak 164 paket, dan nelayan Kabupaten Tangerang sebanyak 133 paket.  Selain paket alat penangkapan ikan, dalam kesempatan tersebut, KKP juga menyerahkan bantuan dua unit kapal penangkapan ikan berukuran 10 gross tonage (GT) serta 21 unit kapal 3 GT kepada nelayan Banten.

Sampai akhir tahun direncanakan total dapat terdistribusikan sebanyak 42 unit kapal bantuan dengan ukuran yang bervariasi yakni 3 GT, 5 GT, dan 10 GT. KKP juga memberikan bantuan paket premi asuransi nelayan. Pada tahun 2017 ini dari target 10.850 nelayan Banten yang mendapatkan bantuan premi asuransi, realisasi sampai bulan Oktober telah terlampaui yakni mencapai 11.395 nelayan.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan permasalahan kelautan dan perikanan bukan hanya menyangkut investasi, produktivitas maupun promosi. Hal itu mengingat dimensi kelautan dan perikanan bukan hanya sekadar ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik. Sehingga, kata dia, diperlukan regulasi kebijakan pengelolaan sumberdaya yang memungkinkan semua dimensi tersebut tersentuh, agar keseimbangan ekologis dan keadilan sosial ekonomi dapat tercapai.

Menurut Andika, berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang masih sekitar 4,75 persen dari jumlah alat tangkap yang beroperasi di Provinsi Banten. Namun produktivitas alat tangkap tersebut mencapai 16 persen dari total produksi perikanan tangkap Provinsi Banten. “Sehingga dengan bantuan alat tangkap ramah lingkungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini akan sangat memengaruhi produksi dan ketersediaan ikan di Provinsi Banten,” ucap Andika. (adv)***


Sekilas Info

Relokasi Pasar Baros Belum Ada Solusi

Pemerintah Kabupaten Serang masih belum memiliki solusi untuk menangani permasalahan relokasi pedagang di Pasar Baros. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *