Pembebasan Tol Terkendala

PANDEGLANG, (KB).- Pembebasan jalan Tol Serang-Panimbang diprediksi tidak berjalan mulus karena terkendala administrasi bukti kepemilikan status lahan warga hanya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sehingga akan menghambat proses pembayaran lahan.

Ketua Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Serang-Panimbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ibrahim Hasan mengatakan, dalam ganti rugi pembebasan lahan Tol Serang-Panimbang masih dalam proses pengadministrasian. Karena mayoritas lahan warga belum bersertifikat.

”Masyarakat yang memegang bukti administrasi berupa hak milik hanya sekitar 25 persen. Sisanya hanya memiliki bukti SPPT,” kata Ketua Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Serang-Panimbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ibrahim Hasan, Jumat (16/3/2018).

Menurut dia, pemerintah siap membayar ganti rugi lahan warga yang hanya memiliki SPPT. Tetapi harus difasilitasi camat untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan. ”Kami siap membayar ganti rugi masyarakat, asal warga siap memenuhi persyaratannya. Nanti akan difasilitasi camat,” tuturnya.

Disinggung soal penetapan harga lahan, lanjut Ibrahim, masalah tersebut belum diketahui secara detail. Karena soal penetapan harga ranahnya tim aprasial. Tetapi dalam biaya pembebasan lahan tersebut tidak hanya ganti rugi tanah, tetapi ada hitungan biaya di luar harga lahan yang sebut solatium.

Ia mencontohkan, misalnya untuk lahan sawah, selain dibayar harga tanahnya juga ditambah dengan hitungan panen selama satu tahun. Jika dalam satu tahun itu sebanyak 2-3 kali panen diganti dan ditambah biaya premium yakni, biaya pindahan. Jadi dana yang diterima pemilik lahan itu bukan cuma harga lahan. Tetapi ada tambahan biaya panen dan pindahan.

Menurut dia, jika ada pepohonan atau bangunan di atas lahan yang akan di bebaskan, itu juga akan diganti. Seperti bangunan akan dilihat dari kondisi bangunan itu sendiri. Jika pemiliknya memiliki usaha akan diganti sampai biaya untuk karyawannya. “Jadi tidak hanya harga lahan saja, melainkan ada biaya tambahan lainnya yang akan diberikan ke pemilik lahan,” ujarnya.

Sementara itu, proses pembebasan lahan tol di Kecamatan Panimbang, tepatnya Desa Gombong, Panimbang Jaya dan Mekarjaya mulai dikeluhkan warga pemilik lahan. Sebab, harga yang ditaksir pemerintah ke pemilik lahan dianggap terlalu murah.

Kepala Desa (Kades) Gombong, Kecamatan Panimbang, Mamad mengatakan, warganya banyak komplain soal pembebasan lahan. Sebab, harga lahan yang ditaksir atau dijatuhkan pemerintah terlalu murah. Harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran. Seperti lahan produktif hanya ditaksir Rp 90.000 per meter. “Kalau saya lihat data harga lahan sawah produktif sebesar Rp 90.000-93.000 per meter. Jadi, harga itu jauh dari harga pasaran. Makanya banyak warga yang komplain,” ujarnya.

Ia mengatakan, kalau mengacu harga pasaran di wilayahnya, untuk satu hektare lahan mencapai Rp 400 juta. Namun harga pembebasan lahan tol dari pemerintah sangat murah. Apa lagi mayoritas lahan yang akan dibebaskan untuk jalan tol di wilayahnya berupa persawahan produktif. “Kalau luas lahan yang akan dibebaskan di desa saya ada sekitar 31 hektare. Jumlah pemiliknya sebanyak 183 orang,” katanya.

Menurut Kades Mamad, seharusnya pemerintah memberi gambaran soal harga pembebasan lahan ke masyarakat. Sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. “Kalau soal penolakan warga atas harga pembebasan lahan disengketakan, prosesnya akan panjang. Namun seharusnya, para pemilik lahan diberi gambaran harga dulu. Jangan langsung ditodong untuk tanda tangan kesepakatan harga. Minimalnya ada tanya jawab soal harga. Tapi ini kan tidak ada tanya jawab, ” ujarnya. (IF)***

3 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here