Pembebasan Lahan Tol Serang-Panimbang, Pemkab Serang Siap Dampingi Warga

Para pemilik lahan sedang berjaga di akses jalan masuk proyek tol Serang Panimbang di Kampung Gunung Mulih, Desa Bojong Catang, Kecamatan Tunjungteja, Jumat (14/2/2020).*

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tidak bisa berbuat banyak untuk membantu menyelesaikan masalah pembayaran lahan terdampak proyek Tol Serang-Panimbang di Kecamatan Tunjung Teja yang kini masih diproses di pengadilan. Meski demikian, Pemkab Serang siap memberikan pendampingan hukum apabila diperlukan masyarakat.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, jika diperlukan Pemkab Serang bisa memberikan pendampingan hukum pada warga terdampak yang masih bermasalah. Akan tetapi, kata dia, nilai lahan tersebut, sudah terkunci, karena sudah ada perhitungan dari tim appraisal. Ia menuturkan, setiap pembangunan yang dilakukan Pemerintah Pusat termasuk pengadaan lahannya ada SOP dan tata caranya.

“Pemerintah pusat tidak mau ambil risiko (membayar ganti rugi lahan) keluar dari appraisal. Kalau pendampingan hukum dan masyarakat membutuhkan kami damping. Tidak bisa keluar dari itu,” ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui di pendopo, Senin (17/2/2020).

Baca Juga : Belum Tuntas Pembayaran, Warga Blokade Tol Serang-Panimbang

Ia menuturkan, sejak awal Pemkab Serang sudah turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan pembebasan lahan untuk Program Strategis Nasional (PSN) tersebut. Menurut dia, ketika pembebasan lahan di Tunjung Teja, ada sedikit persoalan, karena beberapa warga yang tidak menerima angka ganti rugi hasil appraisal.

“Kami tahu bangunan yang diberikan pemerintah tidak bisa memberi ganti di luar angka appraisal, itu menyalahi aturan. Saya ikuti juga (pekembangan) dana ini dititip di pengadilan untuk konsinyasi, saya rasa tahapan sudah jalan dan untuk selanjutnya, kami serahkan (ke PPK tol). Karena, pemda hanya bisa beri saran tidak bisa ambil alih, karena tahapan ada SOP-nya,” ucapnya.

Sementara, PPK Tol Serang-Panimbang Temmy Saputra menuturkan, pihaknya sudah bersurat ke Pemkab Serang untuk minta di mediasi dengan masyarakat terdampak tersebut.

“Masih menunggu disposisi ibu bupati. Nanti kami akan sosialisasi tentang UU nomor 2,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 21 orang warga Kampung Gunung Mulih, Desa Bojong Catang, Kecamatan Tunjungteja memblokade akses masuk proyek pembangunan Tol Serang-Panimbang, Jumat (14/2/2020). Hal tersebut dilakukan pembebasan lahan seluas 3 hektare belum tuntas.

Ia menjelaskan, pada awalnya harga tanah tersebut, hanya dihargai Rp 75.000 per meter, namun masyarakat menolak. Kemudian, harga tanah diputuskan lewat pengadilan dengan harga Rp 250.000 per meter. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada titik terang, sebab pihak tol melakukan banding atas harga tersebut ke pengadilan tinggi.

“Tapi, sampai saat ini belum ada titik terang dari pengadilan, karena mereka (pihak tol) banding, kami menunggu dan kami menerima (harga Rp 250.000). Dokumen (kepemilikan tanah) lengkap semua,” ucapnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here