Pembebasan Lahan Tol Serang Panimbang Ditarget Maret

PANDEGLANG, (KB).- Kepala BPN Pandeglang Agus Sutrisno menegaskan, rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Tol Serang-Panimbang sebagai penopang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung ditargetkan selesai Maret 2020.

Hingga saat ini tercatat masih ada sekitar 20 persen lahan yang belum dibebaskan, karena tanah tersebut merupakan tanah milik instansi pemerintah.

Menurut Agus, dalam proses pembebasan lahan tersebut terdapat 6 poin yang menjadi hambatan terkait pembangunan tol. Di antaranya soal tanah kas desa sebanyak delapan bidang, tanah wakaf 10 bidang, tanah kehutanan 57 bidang, tanah TNI 178 bidang, tanah PTPN satu bidang dan tanah eks program Pirbun 37 bidang.

”Alhamdulillah hari ini kita bisa bahas kendala itu dan insya Allah bisa kita selesaikan dengan instansi yang berkaitan hadir dalam rapat ini. Dari kehutanan PTPN sudah ada solusinya, tinggal dari TNI masih menunggu pelepasan lahan. Untuk target kita tahun ini harus sudah selesai, karena secara fisik bulan Juli sudah dilakukan pembangunan fisiknya. Kami harus sudah selesaikan pembebasan tanahnya,” kata Agus Sutrisno, Jumat (10/1/2020).

Ia mengatakan, untuk status kepemilikan tanah tersebut ada yang sudah bersertifikat.

Perwakilan dari PPK 3 Tol Serang Panimbang, Ibrahim Hasan mengatakan, masalah yang paling utama dalam pembebasan lahan itu baru sebatas pengakuan lisan. Sementara pihaknya menginginkan bukti tertulis, meskipun pemilik lahan itu sudah tinggal bersama orangtuanya lama.

”Kami belum ada kontraktornya, kami target pembangunan tol di akhir 2021 . Ini berbeda dengan Serang dan Lebak yang targetnya di akhir 2020 mereka beres operasional. Mudah-mudahan tahun ini juga sudah ikut selesai,” ucapnya.

Untuk pembayaran ganti rugi lahan, pihaknya memastikan sudah siap mengganti uang ganti rugi lahan. Namun harus ada pembuktian autentik agar pembayaran tersebut tepat sasaran.

Sementara itu Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban menuturkan, meskipun masih ada kendala penyelesaian tanah milik instansi, namun dirinya optimistis bisa melakukan mediasi dengan pihak terkait. Meskipun, ada beberapa yang di luar kewenangan Pemda Pandeglang.

”Untuk tanah TNI itu biar PUPR yang menyelesaikan. Mudah-mudahan cepat selesai. Kita sudah beberapa kali diundang oleh Menhan. Permasalahan ini saya lihat bisa diselesaikan dan berharap di bulan Maret akhir sudah selesai semuanya,” tuturnya. (Ade Taufik/EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here