Pembebasan Lahan Relokasi SDN Terdampak Tol, Pemkab Serang Tunggu Persetujuan BPN

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang saat ini masih menunggu surat persetujuan pembayaran lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang selaku ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T), untuk relokasi sekolah dasar negeri (SDN) terdampak pembangunan tol Serang-Panimbang. Sebelumnya Pemkab memohon pada BPN agar membayar seluruh lahan.

Asda I Pemkab Serang Asep Saepudin mengatakan, untuk kelanjutan penyelesaian relokasi SDN terdampak tol Serang – Panimbang tersebut saat ini pihaknya belum ada komunikasi dengan BPN.

“Kata kepala BPN waktu disini (Di pemkab) bilang jangan terlalu numpukan di saya sih (Pembebasan lahannya), minta dibayar seluruhnya ini tapi harus ada dukungan tim lain, (penyelesaian pembebasannya),” ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui di ruangannya, Senin (6/1/2020).

Oleh karena itu kata Asep, pihaknya membuat berita acara yang intinya memohon pada P2T agar membayar seluruhnya. Alasannya kata dia, pertama efektivitas tanah tidak akan jelas jika sudah terbagi bagi pembayarannya. Kedua, tingkat keamanan sekolah dan semua asas manfaat sudah disebutkan.

“Tapi belum ada tindak lanjut dari BPN ini. Belum ada kabar, kemarin enggak sempat mau ke sana. Dalam waktu dekat kita akan ke BPN,” tuturnya.

Ia mengatakan, jika BPN sudah mengeluarkan surat persetujuan pembayaran maka pejabat pembuat komitmen (PPK) jalan tol dan Badan Usaha Pengelola Jalan Tol (BUPJ) mempersilakan membayarnya. Setelah itu baru dilanjutkan pada proses berikutnya.

“Itu urusan mereka (PPK) soal appraisal, perencanaan bangunan, sudah direncanakan sedemikian rupa,” katanya.

Dirinya mengaku ingin secepatnya dilakukan pembangunan. “Tinggal BPN saja. Mungkin besok kalau enggak ada kegiatan saya kesana. (Proses di BPN) Surat persetujuan untuk dibayar seluruhnya kan ketua P2T kepala BPN. Kita kan maunya sekaligus relokasi, karena walau masih luas disitu tapi seperti Cilayang Guha kan nempel dan curam. Namanya anak anak dipagar juga takutnya lagi main kelepasan, Cikeusal juga SD Inpres, apalagi Seba itu. Semua sudah enggak layak, tanah pengganti sudah disetujui oleh tim, kita juga setuju,” tuturnya.

Menurut Asep, jika proses di BPN sudah selesai, pihaknya baru bisa mendesak pihak tol untuk segera melakukan relokasi.

“Targetnya setelah ketemu BPN, karena di orang lain sekarang bolanya belum dioper. Kalau sudah ada itu (Surat persetujuan pembayaran) saya tinggal desak PPK tol target gimana bulan apa. Mereka juga maunya secepatnya karena seperti Cipete sudah di tengah jalan. Inginnya mereka juga awal tahun ini bisa operasi sampai Lebak, mereka juga punya target,” katanya.

Sementara, Koordinator Sekolah Aman Pattiro Banten Amin Rohani mengatakan, pihaknya masih melakukan updating progres pembebasan lahan pada pemilik lahan. Sebab sebelumnya ditargetkan proses ini tuntas pada akhir 2019.

“Hasilnya pembebasan belum selesai. Kabarnya baru mau ketemu lagi Minggu depan dengan PPK tol. Pattiro menunggu Minggu depan hasilnya,” ujarnya.

Amin mengatakan, waktu penyelesaian pembebasan lahan tidak sesuai komitmen, sebelumnya dijanjikan akan tuntas pada 2019. Namun pada pekan pertama 2020 belum juga diselesaikan pembebasan lahannya.

Kemudian kata dia, jika sudah mulai pembayaran lahan untuk relokasi, Pattiro mengharapkan pembayaran lahan untuk relokasi harus transparan dan akuntabel sesuai dengan pengkajian tim appraisal. “Jangan ada calo-calo yang dapat merugikan masyarakat sebagi penyedia lahan,” ucapnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here