Pembangunan TPST Bojong Menteng, Pemprov Banten Siap Anggarkan Rp 14 Miliar

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten siap mengucurkan anggaran sebesar Rp 14 miliar untuk memulai pembangunan TPST Bojong Menteng pada 2019 mendatang. Walau demikian, sebelum dibangun Pemprov Banten meminta agar pemerintah Kabupaten Serang melakukan inventarisasi dan sertifikasi terhadap lahan yang telah dibebaskan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang Sri Budi Prihasto mengatakan, saat ini pihaknya sudah menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek posisi tanah yang sudah dibebaskan tersebut. Tanah yang telah dibebaskan luasnya 23 hektar, hanya saja tanah itu tidak berada dalam satu hamparan. “Masih ada yang kosong dan milik orang,” ujarnya kepada Kabar Banten, Senin (23/7/2018).

Ia menjelaskan, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan provinsi dan juga turun ke lapangan untuk melihat tanah tersebut. Sebenarnya, kata dia, Provinsi berkeinginan agar TPST itu mulai dibangun. Sebab proses pembangunan TPST itu dinilai sudah terlalu lama. “Ingin segera dibangun dan kebutuhan tanahnya tidak sampai 23 hektar yang penting ada dulu saja. Minimal 5 hektar, terus di inventarisasi dulu kemudian bisa nyambung untuk pengadaan jalannya. Tahun sekarang kita kan ada pengadaan lahan untuk jalan akses masuk,” katanya.

Budi mengatakan, untuk membangun TPST itu pemerintah Provinsi Banten sudah menyiapkan dana cukup besar yakni mencapai Rp 14 miliar. Namun sebelum dilakukan pembangunan proses inventarisasi lahan itu harus sudah selesai. “2019 provinsi siap menyediakan dana Rp 14 milyar, untuk pembangunan sel, pendukungnya, ini menunjukan bahwa ada keseriusan dalam pembanguna TPST ini,” tuturnya.

Sementara, Kepala Bidang Pertamanan dan Persampahan pada DLH Kabupaten Serang Asep Herdiana mengatakan, sampai saat ini pihaknya pun masih terus melakukan komunikasi terkait rencana pembangunan itu dengan masyarakat. Dirinya menilai wajar jika dalam pembangunannya ada penolakan atau pro kontra.

Sebab, mereka yang menolak inid dikarenakan belum paham apa yang sedang dilakukan pemerintah tersebut. Namun pada prinsipnya, pemerintahy tidak akan mengorbankan masyarakat. “Pasti dengan segala upaya akan dilakukan, ini kan untuk kepentingan umum bukan sendiri,” katanya.

Menurut dia, pembangunan TPST ini belajar dari Cilowong, dimana pada saat itu ada juga tidak semua masyarakat setuju. Asep menjelaskan, penolakan pembangunan pembuangan sampah memang umum terjadi di berbagai daerah. “Karena paradigma masyarakat masih ada yang punya pendirian bahwa sampah itu sumber penyakit, bau dan memang tapi kalau kita mengelola dengan baik insyallah akan memberikan manfaat, ada yang menghahsilan zat metan, pembangkit listrik,” ucapnya.

Asep berharap pembangunan TPST ini bisa segera dilakukan. Dirinya pun berharap akan segera ada pelimpahan lahan yang sudah dibebaskan kepada provinsi. “Dengan syarat sertifikasi dan clean and clear. Provinsi minta yang 23 hektar itu dalam bentu sertifikat, ini yang harus diseriusi oleh pemda,” katanya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here