Pembangunan Sarana dan Prasarana Madrasah, Bupati Serang Minta Pemdes Siapkan Anggaran

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah saat melakukan peresmian gedung madrasah Diniyah sekaligus serah terima ambulans desa di Kampung Cipanas Hilir Desa Pasauran Kecamatan Cinangka, Selasa (21/1/20202).*

SERANG, (KB).- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana madrasah.

Sebab, saat ini prioritas pembangunan desa sudah beralih dari infrastruktur menjadi kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Tatu usai meresmikan Gedung Madrasah Diniyah di Kampung Cipanas Hilir, Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka, Selasa (21/1/2020).

Ia mengapresiasi langkah Kepala Desa Pasauran yang mengalokasikan pembangunan gedung madrasah tersebut dari sumber dana desa. Menurut dia, apa yang dilakukan tersebut, bisa dicontoh oleh desa lain di wilayahnya.

“Ini contoh yang baik,” katanya kepada Kabar Banten.

Ia menjelaskan, pendidikan menjadi salah satu prioritas Pemkab Serang. Salah satunya, yakni pendidikan Diniyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, juga sekolah formal.

“Jadi, saya sambut baik adanya anggaran dari dana desa. Ini bisa ditiru oleh kades lain, supaya kami bisa menyiapkan sarpras pendidikan di desa masing-masing untuk persiapkan pendidikan dari Diniyah,” ujarnya.

Menurut dia, pendidikan Diniyah dinilai efektif untuk membentuk karakter, sifat baik, dan agama. Oleh karena itu, dia akan meminta kepala DPMD untuk membuat imbauan kepada para kades, agar mengalokasikan anggaran untuk gedung madrasah.

“Nanti oleh kadis DPMD akan disampaikan ke kades lain. Kalau desa ini bisa yang lain juga bisa. Ini nantinya jadi aset desa,” ucapnya.

Disinggung soal tenaga pengajar, dia menuturkan, dalam hal tersebut, Pemkab Serang tidak menyiapkan tenaga pengajar Diniyah, karena berada dibawah naungan Kemenag.

“Tapi, walau hierarki di Kemenag, kami adakan insentif untuk guru Diniyah dan tiap tahun dianggarkan Rp 14 miliar,” tuturnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang Rudi Suhartanto mengatakan, untuk saat ini prioritas pembangunan di desa sudah bergeser dari infrastruktur ke kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, memungkinkan jika dana desa dialokasikan untuk membangun sarpras madrasah.

Meski begitu, pemdes harus memperhatikan soal kepemilikan aset, agar tercatat sebagai aset desa.

“Kalau ada bangunan yang dibangun harus dicatat jadi aset desa,” katanya.

Menurut dia, imbauan untuk pengalokasian dana desa pada gedung madrasah sudah dilakukan sejak 2017. Hanya saja baru tahun ini pembangunan desa lepas dari prioritas pembangunan infrastruktur.

“Itu ketentuan umum sudah ada di penggunaan dana desa 2020,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, pada 2019 rata-rata setiap desa menerima dana desa sekitar Rp 800 juta. Kemudian, 2020 meningkat sekitar Rp 10-20 juta.

“Kecuali desa yang dapat dana afirmasi untuk desa miskin. Itu bisa Rp 150 juta per desa (kenaikannya),” ucapnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here