Rabu, 26 September 2018

Pembangunan Pelabuhan Warnasari Terkendala

CILEGON, (KB).- Rencana pembangunan Pelabuhan Warnasari kembali menghadapi masalah. Salah satu megaproyek Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon itu terkendala regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat.

Muncul Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang mengatur sejumlah hal yang berdampak buruk terhadap kelancaran proyek pembangunan Pelabuhan Warnasari.

Dimana pada PP tersebut, BUMD diwajibkan untuk memegang saham mayoritas sebesar 70 persen dalam bentuk modal, serta mewajibkan melaksanakan lelang untuk menggandeng pihak ketiga sebagai rekanan.

Padahal, Pemkot Cilegon dengan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) telah melakukan sejumlah kesepakatan dengan PT Bosowa Bandar Indonesia (BBI), sebagai pihak yang akan dijadikan sebagai rekanan pada pembangunan Pelabuhan Warnasari.

Di antaranya, PT Bosowa memegang saham mayoritas sementara Pemkot Cilegon melalui PT PCM menjadikan lahan 45 hektare sebagai bentuk saham pada proyek Pelabuhan Warnasari.

“PP No. 54 Tahun 2017 ini, melarang aset lahan sebagai bentuk dari saham. Artinya, saham PT PCM nanti harus berbentuk permodalan, itu pun harus saham mayoritas,” ujar Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum PT PCM Arief Rivai Madhawi, pekan lalu.

Menurut Arief, aturan baru ini juga mewajibkan BUMD melakukan lelang untuk mendapatkan rekanan. Ini membuat PT BBI harus mengikuti lelang untuk ikut serta dalam proyek pembangunan Pelabuhan Warnasari.

Sejumlah konsekuensi, kata Arief, muncul seiring terbitnya PP tersebut. Di antaranya, kewajiban BUMD sebagai pemegang saham mayoritas membuat pembangunan Pelabuhan Warnasari tidak bisa dilakukan percepatan.

“Otomatis, pembangunan Pelabuhan Warnasari harus berjalan sesuai kemampuan anggaran kami. Artinya, tidak bisa dilakukan percepatan pembangunan Pelabuhan Warnasari, mengingat anggaran yang ada minim sekali. Jadi harus bertahap,” ujarnya.

Selain itu juga membuat MoU antara Pemkot Cilegon bersama PT PCM dan PT BBI terancam gugur. Arief mengatakan, pihaknya akan membawa persoalan ini ke Komisi V DPR RI untuk didiskusikan.

“Kami ingin mengadu ke Komisi V tentang aturan-aturan baru ini. Ada pembicaraan di antara kami, ketika PP ini terbit setelah MoU dengan PT BBI, apakah PP tersebut bisa untuk tidak dikenakan. Karena MoU kami teken jauh sebelum PP terbit,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Babay Suhaemi mengatakan, keberadaan PP tersebut cukup menyulitkan PT PCM. Padahal selama ini BUMD Pemkot Cilegon tersebut telah kelabakan mengurus perizinan Pelabuhan Warnasari. (AH)*


Sekilas Info

Kejari Kota Cilegon Diteror Ancaman Bom

CILEGON, (KB).- Kantor Kejari Cilegon mendapat teror ancaman bom lewat pesan singkat, Selasa (25/9/2018). Tim …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *