Pembangunan Infrastruktur di Pandeglang, Pemkab Butuh Sentuhan Pemprov Banten

PANDEGLANG, (KB).- Percepatan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah Pandeglang dinilai masih membutuhkan sentuhan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Selain itu, untuk menunjang sarana lainnya juga membutuhkan suntikan dana APBN dari pemerintah pusat.

Hal tersebut dikatakan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pandeglang Iing Andri Supriadi kepada Kabar Banten, terkait isu infrastruktur yang masih perlu dibangun di Pandeglang, Jumat (25/10/2019).

Menurut dia, Pandeglang yang masih tercatat sebagai daerah tertinggal tentu harus mendapat perhatian penuh dari pemprov untuk fokus membantu infrastruktur. Hal itu dipandang perlu untuk menunjang sektor pariwisata di Pandeglang yang masih membutuhkan akses jalan yang layak dan memadai bagi para wisatawan.

Meski demikian, lanjut Iing, saat ini pembangunan infrastruktur ruas jalan provinsi yang ada di wilayah Pandeglang sudah banyak dibangun.

“Iya, saya apresiasi bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Banten untuk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 mencapai Rp 90 miliar. Kemudian tahun 2018 Rp 65 miliar, namun pada tahun 2019 turun menjadi Rp 50 miliar. Untuk itu, kami berharap tahun 2020 bantuan keuangan Pemprov Banten untuk Pandeglang bisa meningkat dari sebelumnya,” ujarnya.

Iing juga menyinggung kemampuan fiskal atau PAD dan APBD Pandeglang belum begitu besar. Sehingga belum mampu untuk membiayai semua proses pembangunan.

“Karena kemampuan anggaran kita masih kurang untuk mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur, ditambah luas wilayah cukup luas. Maka, perlu ikut campur pemprov dan pusat membantu pembangunan di Pandeglang,” ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang Asep Rahmat mengklaim jika pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2019 melebihi target Rencana Kerja (Renja).

Asep menjelaskan, tahun ini untuk peningkatan jalan dengan konstruksi beton sepanjang 21,8 kilometer dari 29 ruas jalan, sedangkan untuk peningkatan jalan dengan hotmix kurang lebih 4,8 kilometer dari 13 ruas jalan.

“Iya, sepanjang 26,6 kilometer dengan 42 ruas jalan, jadi target sesuai dengan di renja itu sebanyak 38 ruas jalan. Kami sudah menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan kalau diliat dari renja, itu sudah melebihi target,” tuturnya.

Asep mengakui, dari 34 usulan infrastruktur hasil Musrenbang untuk pembangunan jembatan sudah 22 pekerjaan jembatan yang dilaksanakan. Sedangkan 12 jembatan dan 3 ruas jalan tidak dapat dilaksanakan, karena terkendala pagu anggaran.

”Jadi diusulan Musrenbang itu kan ada pagu anggaran. Ternyata setelah kami cek pagu anggarannya tidak sesuai standar nilainya. Jadi yang dua belas jembatan ini seharusnya menjadi prioritas di 2020 , tapi nanti akan kami lihat dulu,” katanya. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here