Pembangunan Huntara Korban Terdampak Tsunami Selat Sunda Ditarget Tiga Bulan

PANDEGLANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menargetkan pembangunan hunian sementara (Huntara) korban terdampak tsunami dalam tiga bulan harus rampung.

Pembangunan huntara tersebut akan dilaksanakan di delapan titik wilayah kecamatan. Menurut informasi, huntara tersebut akan dibangun di atas lahan pemerintah daerah dan sebagian di lahan milik masyarakat yang dipinjamkan sementara. Sedangkan untuk rancangan anggaran biaya sedang disusun pemerintah.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, sumber anggaran untuk membangun huntara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian BUMN, Kementerian PUPR. Progresnya ditarget selesai dalam waktu tiga bulan, sehingga masyarakat terdampak tsunami bisa segera menghuni tempat tinggal sementara secara nyaman.

”Mudah-mudahan huntara ini selesai dalam waktu dua bulan setengah atau tiga bulan. Karena waktunya memang butuh 2 bulan setengah. Jadi huntara ini dibuatkan sebagai masa transisi hunian untuk korban tsunami. Tadi kita buat prototype untuk ukuran dan jenisnya dari TNI khusus arsitek,” ucap Bupati Pandeglang, Hj. Irna Narulita kepada Kabar Banten saat ditemui di Posko Terpadu Labuan, Sabtu (5/1/2019).

Ia mengatakan, material yang akan digunakan membangun huntara tersebut belum bisa dipastikan. Sebab masih dalam proses penyusunan anggaran biaya dan masih menyesuaikan ukuran dan luas tanah di delapan titik yang akan dibangun huntara.

”Usulan dari pemerintah, yakni Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan ternyata tadi masih mahal materialnya karena masih di angka Rp 18 juta. Di Lombok bisa Rp 10 juta dan Rp 8 juta dan kita perkecil lagi volumenya. Ini kan huntara cukup di angka Rp 10 juta ini bisa menjadi satu tempat hunian yang nyaman. Ya, ukurannya 18 meter persegi, kira-kira satu kamar untuk materialnya kita belum bisa update lagi karena sedang disusun dan sedang dibuat gambarnya, RAB nya,” katanya.

Dalam pembangunan huntara tersebut, Pemkab Pandeglang berencana membangun delapan titik tersebar di delapan kecamatan yang aman dengan radius 500 meter dari bibir pantai. Sedangkan Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 hanya berjarak 100 meter dari bibir pantai untuk tempat tinggal warga.

”Untuk lokasinya ada delapan titik di delapan kecamatan. Untuk pemilik tanah ada sebagian dari tanah Pemkab sebagian dari tanah perseorangan yang dipinjamkan melalui MoU. Empat kecamatan tanah milik Pemkab dan 4 kecamatan lagi di tanah perseorangan yang dipinjamkan rata-rata setahun ada juga yang 2 tahun. Jadi mereka akan tinggal untuk sementara, tapi tetap mereka sambil pararel kita buatkan huntara. Tinggalnya harus tidak di zona merah, jadi kami relokasi ke tempat yang sangat aman,” ucapnya. (Ade Taufik/EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here