Pembangunan Gedung SDN Terdampak Tol Serang-Panimbang, Pemkab Serang Ultimatum PPK

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mengultimatum pejabat pembuat komitmen (PPK) jalan bebas hambatan atau Tol Serang-Panimbang, agar menyelesaikan pembangunan gedung pengganti SDN terdampak pada Juli 2020.

Hal tersebut dikarenakan saat ini kondisi kegiatan belajar mengajar murid di sekolah terdampak tersebut, sudah terkatung-katung.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Serang Aber Nurhadi mengatakan, sebelumnya pihak pejabat pembuat komitmen (PPK) tol menargetkan akhir 2019 pembangunan gedung pengganti SD terdampak sudah beres.

Sebab, pada Agustus pihak PPK tol menargetkan SD sudah dibangun dan akhir tahun bisa dipakai. Namun, nyatanya hingga saat ini masih belum juga tuntas. Oleh karena itu, pemkab mengultimatum PPK tol, agar pada tahun ajaran baru 2020 bangunan tersebut sudah jadi.

“Kami tidak akan izinkan digusur kalau penggantinya belum beres, karena tidak mau ada Saadah kedua, jadi kami target. Pak asda I kan sempat ada rapat terakhir sama PPK tol dan ditargetkan Juli (gedung pengganti) SD sudah dibangun. Kami lihat saja (realisasinya),” katanya kepada Kabar Banten, Senin (13/1/2020).

Ia mengungkapkan, saat ini proses untuk pembangunan SDN terdampak Tol Serang-Panimbang sedang dalam tahap pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal tersebut dilakukan, karena adanya permintaan dari Pemkab Serang, agar pihak tol membebaskan semua lahan SD yang terdampak.

“Sekarang berdasarkan SK bupati dan permintaan kami semua pengin yang kena dibebaskan semua. Akhirnya diukur ulang riilnya berapa. Pengukuran mulai sekarang sampai akhir Januari atau awal Februari tuntas,” ujarnya.

Ia menuturkan, untuk luasan lahannya, seperti Cilayang Guha di Kecamatan Cikeusal yang terdampak hanya 200 meter persegi. Padahal, luas lahan seluruhnya mencapai 1.000 meter persegi lebih.

“Kami mau dibebaskan semua, buat apa nantinya kalau sudah pindah. Makanya, sekarang BPN ukur ulang, karena kami tidak mau sebagian-sebagian,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya tidak mau terlibat masalah apapun, sebab dalam hal tersebut, pemkab hanya mau menerima kunci saja.

“Disanggupi pihak PPK tol. Hasil rapat terakhir 9 Desember dipimpin pak asda I dan dihadiri PPK tol sama kontraktornya, dibuat kesepakatan dan berita acara apa yang diminta pemda dan disetujui,” tuturnya.

Ia prihatin melihat sekolah-sekolah yang terdampak tersebut terutama SDN Cipete. Sebab, sekolah tersebut, sudah tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar. “Tapi, mau bagaimana, karena harus dilalui prosesnya,” katanya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here