Pembangunan Gedung Puspemkab, DPRD Minta Pemkab Serang Upayakan Dana Pusat

Muhsinin, Ketua DPRD Kabupaten Serang.*

SERANG, (KB).- DPRD Kabupaten Serang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk mengupayakan anggaran dari Pemerintah Pusat, untuk pembangunan Gedung Puspemkab di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Menurut DPRD, hal tersebut, perlu dilakukan, karena anggaran di APBD Pemkab Serang sangat terbatas.

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Muhsinin menuturkan, pemkab harus bisa mendongkrak anggaran dari pusat, jika ingin puspemkab terwujud secepatnya. “Bupati juga sudah menyikapi hal ini. Ya ini supaya kami juga bisa merasakan meletakan batu pertama di sana, apalagi kami sudah 10 tahun berjuang, malah kami keduluan oleh Polres Serang (pembangunan gedungnya) yang lahannya dikasih pemkab,” katanya kepada Kabar Banten ketika ditemui di ruang kerja, Jumat (28/9/2018).

Ia menuturkan, pemkab harus mengunduh anggaran dari pusat, karena tidak akan cukup jika hanya mengandalkan anggaran dari pemkab. “Bupati mengatakan, akan melobi ke pusat, kami sangat mendukung itu,” ujarnya. Menurut dia, dalam hal tersebut, bupati juga sudah serius, meskipun sekarang prioritas anggaran pemkab untuk infrastruktur jalan, karena jalan yang langsung bersentuhan ke masyarakat.

“Targetnya kan 2020 jalan Kabupaten Serang sudah selesai semua, tidak ada lagi yang bicara mengeluhkan jalan bolong-bolong. Jadi, bupati benar-benar terukur targetnya dan ini dituangkan dalam perda percepatan pembangunan infrastruktur. Saya juga menandatangani perdanya, oleh karena itu, masyarakat kami jangan khawatir dengan insfrastruktur,” ucapnya.

Meksi demikian, tutur dia, pihaknya juga akan tetap mendukung penganggaran untuk puspemkab di APBD 2019. “Saya akan sangat mendukung pengangaran puspemkab, kalau memang mencukupi anggarannya. Kalau Rp 40 miliar terukur lah,” katanya.

Menurut dia, jika berbicara terkait puspemkab, dewan dari dulu sudah meminta, agar memprioritaskan. Tetapi, berhubung anggaran daerahnya terbatas, jadi belum banyak. “Pusat juga tidak memikirkan, harusnya kan pusat ikut memikirkan, karena harus tanggung jawab dengan undang-undangnya. Harus ada kontribusi dari pusat, dari provinsi juga. Kalau dari provinsi kan sudah pernah ada bantuan untuk pembebasan lahan dulu,” ujarnya.

Ia menuturkan, pihaknya akan menyisir anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat di organisasi perangkat daerah (OPD) dan akan dialihkan untuk puspemkab. “Kami sisir anggaran yang tidak perlu atau yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat di OPD, kami arahkan ke situ (puspemkab). Ini termasuk untuk menambah anggaran pembebasan lahan yang belum,” ucapnya. (YY)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here