Pelimpahan Aset, Pemkot Serang Sambut Mediasi Gubernur Banten

SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyambut rencana Gubernur Banten Wahidin Halim yang akan memediasi pelimpahan aset antara pemkot dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Sebab, Pemkot Serang masih kekurangan aset, terutama gedung perkantoran.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, mediasi oleh Gubernur Banten sangat ditunggu-tunggu. Bahkan, (pemkot) menunggu. Jangan ngomong saja, tindak lanjuti segera. “Saya siap. Makanya, saya berharap Pak Gubernur segera kalau mau memediasi,” kata Syafrudin kepada wartawan, Senin (2/12/2019).

Ia mengatakan, Pemkot Serang juga tidak akan tega jika harus mengusir Pemkab Serang atas aset yang saat ini ditempati. Sebab, Pemkot Serang tahu jika pembangunan Puspemkab Serang belum rampung. Namun, ia berharap ada progres penyerahan yang dilakukan Pemkab Serang.

“Harapannya punya progres lah. Kalau kita usir, juga kan gak ada tempatnya. Jadi, harus punya itikad baik. Tahun ini berapa, tahun depan berapa. Gak apa-apa bertahap juga, yang penting jelas,” ucap mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang itu.

Dalam undang-undang, ujar dia, pelimpahan aset dari Pemkab Serang kepada Pemkot Serang sudah diatur maksimal 5 tahun. Sehingga, tidak menutup kemungkinan jika hal itu menjadi salah satu catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini sudah pasti temuan BPK. Kemudian kalau sudah menjadi temuan, itu saran BPK seperti apa,” ujarnya.

Baca Juga : Pelimpahan Aset, Gubernur Banten Segera Mediasi Pemkab dan Pemkot Serang

Sementara itu, anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi Gerindra Rizky Kurniawan mengatakan, pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah pusat terus melakukan pembenahan, menuntut pemerintah daerah mengatur dan mengurusi urusannya, termasuk mengelola keuangan dan aset daerah secara efektif dan efisien.

“Tujuannya, tidak lain agar semua sumber daya yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan secara baik, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna sesuai dengan prinsip pengelolaan barang milik negara yang efektif dan efisien. Ini kan saya lihat justru membebani. Sudah APBD-nya kecil, pemkot harus ngontrak gedung atau kantor,” kata Rizky Kurniawan.

Sumber pendapatan

Jika aset sudah dilimpahkan dan dikuasai penuh Pemkot Serang, menurut dia, bisa memberikan dampak positif. Bukan hanya mampu membiayai pembangunan di daerahnya dengan mengurangi pembiayaan di sektor aset tersebut.

Namun, Pemkot Serang juga diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan dengan mengoptimalkan aset milik pemerintah daerah yang saat ini bisa dikatakan belum optimal.

“Kan salah satu manivestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik itu, adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel. Koridor pengelolaan barang milik daerah, yaitu memberikan acuan bahwa barang milik daerah harus digunakan semaksimal mungkin, untuk mendukung kelancaran tupoksi pelayanan, dan memberikan manfaat kontribusi penerimaan bagi daerah,” kata anggota Komisi II DPRD Kota Serang tersebut.

Oleh karena itu, dia mendorong rencana gubernur yang akan memediasi antara Pemkot Serang dan Pemkab Serang terkait pelimpahan aset. Persoalan pelimpahan aset, menurut dia, jangan dibiarkan berlarut-larut. Sebab, bukan saja menghambat akselerasi Pemkot Serang. Namun juga membebani Pemkab Serang.

“Disini saya pikir peran gubernur harus turun. Dalam undang-undang, provinsi adalah wilayah administrasi sekaligus sebagai daerah otonom, sedangkan pada kabupaten dan kota hanya semata-mata daerah otonom. Artinya, provinsi melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu, yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah,” ujarnya. (Masykur/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here