Pelimpahan Aset, Gubernur Banten Segera Mediasi Pemkab dan Pemkot Serang

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim akan turun tangan atau memediasi penyelesaian proses pelimpahan aset antara Pemkab Serang dan Pemkot Serang. Mantan Wali Kota Tangerang itu akan mempertemukan kedua belah pihak dalam waktu dekat ini.

WH mengatakan, proses pelimpahan aset telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia akan mempertemukan kedua pemda tersebut untuk membicarakan pelimpahan aset. “Kan temuan BPK. Kita akan ada pertemuan,” ujarnya, akhir pekan kemarin.

Mempertemukan dua pemda yang sedang tersangkut kepentingan, kata ia, bagian dari pelaksanaan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. “Enggak dimediasi, gubernur itu kan wakil pemerintah pusat. Kalau ada sengketa, konflik-konflik begitu kan gubernur memberikan agenda, jadwal untuk dipertemukan,” katanya.

Terkait Pemkab Serang yang mendapatkan alokasi besar bantuan keuangan (bankeu) pada tahun anggaran 2020, mantan Anggota DPR RI ini mengatakan, diperuntukkan bagi capaian program prioritas Pemprov Banten yakni pada bidang pelayanan dasar.

Akan tetapi, Pemkab Serang tetap diperbolehkan mengalokasikan untuk membangun Puspemkab. “Boleh saja kalau kita bantu (pemprov memang mengarahkan untuk puspemkab). Tetapi kita arahannya, proposalnya sesuai pendidikan, kesehatan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, gubernur juga menanggapi keluhan dari Pemkot Serang yang menilai bankeu dari pemprov masih sangat kecil. Selain bankeu, menurut dia, pemprov telah mengalokasikan program pembangunan di Kota Serang. “Serang Timur kita yang bangun, Palima kita yang bangun, Banten Lama kita yang bangun, kecil apanya,” tuturnya.

Harus ada solusi

Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Furtasan Ali Yusuf, pelimpahan aset dari Pemkab ke Pemkot Serang harus segera menemui titik terang.
“Yang terpenting adalah harus segera ada solusinya, karena selama ini belum ada solusi yang jelas terkait aset,” ucapnya.

Ia turut prihatin dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemkot Serang kepada masyarakat. Sebab, masih ada beberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengontrak. Sementara, pemkot dilarang membangun gedung perkantoran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”Pemkot kan tidak boleh membangun, karena akan mendapatkan limpahan dari Kabupaten Serang, tapi faktanya sampai saat ini belum ada,” tuturnya.

Menurut dia, masalah tersebut merupakan risiko yang wajar bagi Pemkab Serang. Sebab, sang ibu atau Pemkab Serang yang melahirkan anaknya yang kemudian menjadi Ibu Kota Provinsi Banten.”Harusnya seperti Cilegon. Jadi, ketika dilahirkan tidak mengganggu ibu kotanya, oleh karenanya dalam hal ini wajar dan ibunya harus mengalah,” katanya.

Baca Juga : Tuntaskan Status Aset, Pemkab Serang Diminta Urus Administrasi

Ia berharap, paling tidak masalah aset tersebut yang hampir 12 tahun belum diserahkan, akan terselesaikan dalam masa jabatan satu tahun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang.”Ini kan jelas telah melanggar undang-undang dan memang ada sanksinya. Cuma saya belum lihat sanksinya seperti apa, ini sudah lewat dari waktunya,” ujarnya.

Ketua Fraksi Nasdem Provinsi Banten tersebut menegaskan kepada Pemkab Serang, untuk segera menyerahkan aset yang seharusnya sudah menjadi hak pemkot. Bahkan, kantor organisasi perangkat daerah (OPD) hingga saat ini masih banyak yang mengontrak dan kurang layak.

“Kota Serang ini masih prihatin terhadap pelayanan, karena ketiadaan kantor OPD-nya yang juga minim. Kemudian, pemkot juga tidak boleh membangun kantor oleh KPK. Sebab, nantinya akan ada limpahan kantor dari pemkab. Oleh karena itu, saya meminta kepada pemkab untuk segera melimpahkan asetnya secara administrasi,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here