Pelayanan Samsat Malingping Dikeluhkan

LEBAK, (KB).- Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Sistem Administrasi Satu Atap (UPT Samsat) Kecamatan Malingping dikeluhkan masyarakat. Sebab, saat ini pelayanan di Samsat tersebut diduga masih diwarnai praktik pungli dan percaloan.

Informasi yang dihimpun, belakangan ini sejumlah masyarakat wajib pajak (WP) resah dengan ulah oknum petugas Samsat dalam proses pembayaran denda pajak kendaraan. Dimana, biaya pajak lima tahun di Samsat Malingping membengkak hingga 40 persen lebih dari biaya yang seharusnya dibayar oleh WP sesuai ketentuan.

”Kalau berdasarkan perhitungan biaya UP, paling sebesar denda yang harus dibayarkan hanya sekitar Rp 420.000. Tapi aneh, di Samsat Malingping WP harus membayar Rp 720.000,” kata salah seorang aktivis di Lebak Selatan, Hengki, Ahad (15/9/2019).

Menurut dia, ada indikasi markup yang dilakukan oleh petugas Samsat dalam proses pembayaran denda pajak kendaraan, khususnya roda dua dalam perpanjangan lima tahunan ini. Dengan demikian, para WP tentu dirugikan dengan ulah oknum tersebut.

“Namun, informasi terakhir salah seorang oknum Samsat telah mengembalikan uang kelebihan pembayaran kepada salah seorang WP yang dirugikan. Namun, saya melihat tetap itu sudah terjadi,” ujarnya.

Ia berharap, persoalan ini bisa menjadi perhatian serius dari semua pihak, khususnya pihak yang berkompeten yaitu aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum jangan tinggal diam, harus segera menyikapi adanya dugaan pungli dan praktik percaloan di Samsat Malingping.

“Harus ditindaklanjuti, sebagai penegakan supremasi hukum. Selain itu, ke depan agar pelayanan Samsat Malingping lebih baik lagi, tidak ada lagi praktik percaloan dan pungli,” ucapnya.

Pemprov Banten juga harus segera mengevaluasi kinerja kepala UPT Samsat Malingping untuk perbaikan ke depan. Sebab, jika dibiarkan ini akan menjadi citra buruk bagi Samsat selaku pelayanan publik. Apalagi, saat ini pemerintah sedang gencar melawan praktik pungli dan percaloan.

“Harus ditindaklanjuti, kalau tidak nanti kepercayaan masyarakat terhadap Samsat akan menurun,” tuturnya.

Berupaya bersihkan praktik pungli

Sementara, Kepala UPT Samsat Malingping Samad, sempat membantah adanya praktik pungli dan percaloan di lingkungan kerjanya. Namun, Ia tidak menapik soal adanya pegawai Samsat Malingping yang diutusnya untuk menemui WP yang diduga jadi korban pungli.

”Iya, justru saya lagi cari barang buktinya agar praktik percaloan dan pungli di Samsat bersih,” katanya.

Ia akan berupaya keras sendiri untuk menghapus praktik percaloan maupun pungli di lingkungan kerja yang dipimpinnya. Ia merasa ada pihak di internal Samsat Malingping yang menghambat upayanya untuk meningkatkan pelayanan.

“Salah satunya peningkatan pelayanan pengurusan pajak lima tahunan agar bisa diurus di UPT Samsat Malingping,” ucapnya. (DH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here