Pelayanan Publik di Pandeglang Masuk Zona Merah

PANDEGLANG, (KB).- Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Bambang Poerwanto Sumo mengatakan, tingkat standar pelayanan publik di Pandeglang masih belum optimal dan jika tidak ada perbaikan bisa masuk ke zona merah. Selain itu, standar pelayanan publik di Pandeglang yang dijalankan hampir semua instansi pelayan publik. Standar pelayanan tersebut dinilai Ombudsman masih belum bagus.

”Persyaratannya, pelayanan publik di setiap instansi atau OPD (organisasi perangkat daerah) harus ada loket layanan, unit layanan pengaduan, ada unit yang melayani orang yang berkebutuhan khusus. Kemudian ada penilaian kinerjanya dan terpampang syarat-syarat yang berkaitan dengan layanan publiknya. Jadi harus ada SOP atau standar operasional prosedur pelayanan. Nah ini semua sebagian besar belum ada di Pandeglang. Saya yakin peringatan kuning aja belum,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Bambang P Sumo, seusai acara pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Mapolres Pandeglang, Senin (28/5/2018).

Menurut Bambang, selama OPD tersebut belum memenuhi standar pelayanan publik, pasti berada dalam zona kuning dan tidak menutup kemungkinan layanan publik tersebut masuk ke zona merah. Apabila SOP nya tidak ada sama sekali. Untuk membenahi masalah tersebut, setiap OPD harus mengembangkan front office dan back office, agar tercipta pelayanan publik yang lebih baik.

”Pada standardisasi tersebut, intinya pemerintah harus lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain bertujuan mengurus berkas, masyarakat juga butuh informasi lengkap soal tahapan dan persyaratan yang akan ditempuhnya sebelum melakukan atau pembuatan dokumen di OPD tersebut,” tuturnya.

Bambang melanjutkan, tingkat pelayanan publik di Banten masih dalam zona merah. Kalaupun tahun lalu ada beberapa wilayah yang beranjak ke zona kuning. Ia mengatakan, dari hasil tersebut diketahui bahwa pelayanan publik di Banten masih stagnan alias tidak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

”Pada hasil survei di tahun ini juga dalam kategori zona merah. Tahun lalu memang ada beberapa wilayah yang beranjak ke zona kuning akan tetapi pelayanan publik di Banten ini masih tidak ada peningkatan,” katanya.

Sementara itu Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengatakan, kalau tolak ukurnya bukan saja penilaian Ombudsman, tetapi juga penilaian dari Kementerian Dalam Negeri, dan BPK.

”Yang dijadikan sebagai tolak ukur di Pemerintahan kita bukan di ukur dari penilaian Ombudsman saja dalam hal ini Kemendagri, BPK pun punya penilaian satu persatu,” ujar Tanto.

Untuk memperbaiki pelayanan publik, pihaknya terus berusaha melakukan langkah-langkah yang efektif, dengan cara mengurai satu persatu segala persoalan yang ada agar segera diselesaikan.

”Kami, Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan terus berupaya melakukan langkah efektif dengan cara mengurai masalah pelayanan publik satu persatu agar bisa selesai,” ucapnya. Menurut Tanto, kalau Pemkab bekerja secara by sistem. Artinya, untuk memperbaiki pelayanan publik tentu sistemnya juga akan diperbaiki.

Ditanya soal penekanan target untuk perbaikan layanan publik, Tanto mengatakan, yang terpenting pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang menjadi lebih baik. Yang sebelumnya berada di zona merah agar menjadi di zona yang lebih baik lagi. ”Nanti outputnya, target kita di tahun 2019 pelayanan publik di Pandeglang akan lebih baik,” katanya. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here