Pelayanan Kartu Kuning Dilakukan Secara Daring

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang saat ini menerapkan pelayanan dengan sistem dalam jaringan (daring) atau online untuk pembuatan AK-1 atau kartu kuning. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya kerumunan antrean para pemohon pembuatan kartu itu di kantor Disnakertrans.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Penempatan Kerja (Binapenta) pada Disnakertrans Kabupaten Serang Ugun Gurmilang menjelaskan, sejak pekan kemarin pihaknya sudah menerapkan sistem online dalam melakukan pembuatan AK-1 atau kartu kuning.

Sebab, sebelumnya, jumlah pemohon AK-1 yang antre di Kantor Disnakertrans Kabupaten Serang membeludak. Dikhawatirkan hal tersebut mengakibatkan hal-hal tidak diinginkan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Sekarang sudah kami terapkan, agar online. Tidak boleh ada yang mengantre apalagi sampai berkerumun di loket pelayanan,” katanya kepada wartawan, Sabtu (4/4/2020).

Padahal, lanjut dia, Disnakertrans Kabupaten Serang telah menerapkan social distancing atau jaga jarak antarorang lain. Bahkan, tempat tunggu telah dipasang tanda untuk warga yang melakukan pelayanan dengan jarak berjauhan. Tetapi tetap saja, masih banyak warga yang berkerumun ketika menunggu pelayanan tersebut.

“Jadi, saya itu sudah memasang tanda di tempat duduk tunggu. Itu berjarak duduknya, tapi tetap saja masih banyak yang berkerumun. Akhirnya ya sudah saya putuskan, agar mereka daftar online saja,” ujarnya.

Namun, dia menuturkan, pelayanan AK-1 tidak ditutup sementara waktu, seperti yang dilakukan di kabupaten/kota lain. Pelayanan di Disnakertrans Kabupaten Serang tetap berjalan seperti biasa, hanya saja warga atau pemohon AK-1 melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu. Kemudian, bisa melakukan pencetakannya di kantor.

“Jadi, kalau sudah tanggung datang ke kantor, kami persilakan untuk daftar online dulu di warnet atau di HP masing-masing. Lalu, bisa dicetak ke kantor. Gak usah bergerombol di sini,” tuturnya.

Untuk penutupan sementara pelayanan di Disnakertrans, dia mengatakan, tidak ada perintah atau instruksi kuat dari Pemerintah Pusat. Seperti pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dari pusat meminta untuk menunda sementara untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini.

“Kalau di kami kan tidak ada yang seperti itu. Jadi, kami tidak bisa memutuskan sendiri untuk menutup sementara pelayanan. Tapi, kalau sekarang lebih sedikit yang meminta dibuatkan AK-1,” katanya. (Tresna Mulyanawati)*

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here