Pelaporan dan Pencatatan ‘SIGA’, Pengelola Data dan Informasi Dituntut ‘Melek’ Teknologi

SERANG, (KB).- Plh Kepala Bidang (Kabid) Advokasi Pergerakan dan Informasi  (Adpin) BKKBN Provinsi Banten Drs Nafis MM menyampaikan bahwa data dan informasi keluarga yang dikelola melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA), diperlukan dalam rangka pelaksanaan perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

“Untuk itu, pengelola data dituntut ‘melek’ dan bisa memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pencatatan dan pelaporan Sistem Informasi Keluarga (SIGA),” ujar Nafis saat membuka kegiatan ‘Jambore Pengelola Data dan Informasi Program KKBPK Provinsi Banten 2019’ di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu (27/11/2019).

Hadir pada kegiatan tersebut, perwakilan OPD KB se-Provinsi Banten, pejabat administrator, pengawas dan fungsional Perwakilan BKKBN Provinsi Banten serta ratusan petugas Pengelola  Data dan Informasi Program KKBPK tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran pengelola data dan informasi, mensosialisasikan tata cara penggunaan dan pemanfaatan SIGA, terselenggaranya kerja sama dan koordinasi dengan baik antar pengelola data dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi.

Plh Kepala Bidang (Kabid) Advokasi Pergerakan dan Informasi  (Adpin) BKKBN Provinsi Banten Drs Nafis MM saat menyampaikan sambutan pada kegiatan ‘Jambore Pengelola Data dan Informasi Program KKBPK Provinsi Banten 2019’ di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu (27/11/2019).*

Nafis mengatakan, di era industri 4.0, semua elemen pengelola program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) khususnya pengelola data dan informasi harus menyadari dampak dari perubahan-perubahan yang ditimbulkan. “Untuk itu, Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus terus dilakukan guna menyiapkan SDM yang kompetitif dan produktif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa Sistem Informasi Keluarga (SIGA) adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.

“Penggunaan dan pemanfaatan teknologi khususnya pada sistem pencatatan dan pelaporan SIGA masih belum terlaksana dengan baik sejak awal tahun 2018 hingga saat ini, hal tersebut terlihat pada database SIGA tentang Data Potensi atau K/0 yang masih rendah atau sebesar 17,6% data K/0 teregistrasi pada database SIGA, sedangkan target yang ingin dicapai yakni sebesar 50% teregistrasi pada database SIGA. Saat ini, di Provinsi Banten yang telah mencapai target adalah Kabupaten Serang yakni sebesar  79,1%,” ujar Nafis.

Peserta Jambore Pengelola Data dan Informasi Program KKBPK Provinsi Banten 2019.*

Ia mengatakan, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam pasal 49 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Upaya tersebut sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan Keluarga. Kemudian, informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

“Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perkembangan KKBPK, diperlukan Data dan Informasi Keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga yang bertujuan menyediakan data dan informasi keluarga melalui Pendataan Keluarga untuk dapat digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga berencana dan pembangunan lain,” ujar Nafis. (KO)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here