Pelanggaran Truk, Mahasiswa Somasi Wali Kota Tangsel

TANGERANG, (KB).- Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Tangerang dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta melayangkan somasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel). Somasi tersebut, terkait jam operasional truk.

Mahasiswa menilai, Pemkot Tangsel dianggap lambat merespons perubahan Peraturan Wali Kota Tangsel Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang di Wilayah Kota Tangsel. Padahal, marak kecelakaan lalu lintas disebabkan truk yang diatur dalam perwal tersebut.

“Seperti tertuang dalam pasal 5 pada perwal tersebut, jelas, bahwa adanya evaluasi terhadap pengaturan waktu operasi kendaraan angkutan barang yang dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam setahun,” kata Ketua Umum Permahi Tangerang Athari Farhani, Jumat (18/10/2019).

Namun, menurut dia, sampai 2019 ini belum ada aturan terbaru. “Artinya tujuh tahun lamanya tidak ada evaluasi terkait peraturan ini,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Presiden Dema UIN Jakarta Ari Riski Wibowo. Menurut dia, Perwal Nomor 3 Tahun 2012 memang sudah tidak relevan lagi, sehingga jelas pemerintah sudah lalai dalam hal tersebut dan ini harus segera diberikan peringatan kepada wali kota, agar tidak ada lagi korban selanjutnya,” ucapnya.

Terlebih, sejumlah insiden yang melibatkan truk sering traksi di wilayah Tangsel hingga merenggut nyawa. “Kami merasa perlu mengambil peran dalam hal ini, karena teman kami sudah menjadi korban dari kelalaian pemerintah yang tidak tegas dalam memberlakukan aturan jam operasional truk bermuatan besar,” tuturnya.

Berikut lima poin somasi ke walikota Tangsel. Pertama meminta walikota untuk melakukan segera mungkin evaluasi Perwal Nomor 3 Tahun 2012 mengingat aturan tersebut sudah tidak relevan lagi, kedua menindak tegas supir truk maupun perusahaan yang menyebabkan peristiwa kecelakaan tersebut.

Ketiga memberikan santunan dan ganti rugi kepada meluarga korban. Keempat mengevakuasi kinerja Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan dan pejabat Dinas Perhubungan setempat. Dan terakhir meminta walikota untuk segera menggelar pertemuan bersama para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dengan melibatkan DPC Permahi Tangerang Raya dan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta.

Adukan ke Ombusdman

Selain itu para mahasiswa dari Permahi Dema UIN Jakarta dan DPC Permahi Tangerang berencana mengadukan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) ke Ombudsman RI. Hal ini juga terungkap dalam audiensi mahasiswa dengan Pemkot Tangsel yang diwakili Asisten Daerah (Asda) I Pemkot Tangsel, Rahmat Salam di Balaikota Tangsel, Jumat (18/10/2019).

Dalam pertemuannya, Atharani mengatakan tragedi yang mengakibatkan meninggalnya salah satu pengendara sepeda motor yang juga mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum lama ini akibat terlindas truk bertonase berat di Graha Bintaro, bukanlah kali pertama.

“Seharusnya perwal tersebut dilakukan pembaharuan secara berkala paling sedikit setahun. Kemudian, kendaran bertonase berat wajib beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan. kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya menuntut adanya evaluasi Perwal Nomor 3 Tahun 2012 mengingat aturan tersebut sudah tidak relevan lagi. Selain itu, meminta walikota untuk segera menggelar pertemuan bersama dinas perhubungan dengan melibatkan pihaknya. “Apabila somasi ini tidak segera ditindaklanjuti, maka kami akan melaporkan Walikota Tangsel kepada Ombudsman selaku lembaga yang berwenang,” ungkapnya.

Sementara Asda 1 Pemkot Tangsel, Rahmat Salam mengatakan Pemkot Tangsel akan meninjau ulang Perwal Nomor 3 Tahun 2012 tersebut. “Adanya pertemuan ini, pastinya akan langsung saya sampaikan ke dishub dan Ibu wali agar segera akan mengkaji ulang, melalui jajaran hukum,” bebernya.

Pemkot Tangsel, menurutnya, harus segera melakukan pengkajian terhadap perwal tersebut. Dalam pengkajian itu, menurutnya akan melibatkan banyak pihak. “Salah satu unsurnya dari mahasiswa. Harapannya harus segera dikaji ulang,” tandasnya.

Dibatasi

Sementara itu Wakil Walikota Benyamin Davnie mengklaim bahwa Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah menyodorkan draft revisi peraturan walikota (Perwal) tentang pemberlakuan jam operasional truk bertonase berat. Kebijakan ini ditempuh akibat banyaknya kasus kecelakaan sampai menimbulkan korban jiwa.
“Jadi nanti seluruh koridor akan dilakukan pengaturan jam operasional truk,” ungkap Benyamin.

Dikatakannya regulasi terbaru berlaku khusus untuk truk bertonase di atas 8 ton. Nantinya setiap hari truk yang populer dengan sebutan transformer dilarang melintasi koridor jalan-jalan nasional, kota hingga pemukiman mulai dari pukul 21.00 hingga 05.00 WIB.

Benyamin mengakui bila selama ini truk transformer bebas seliweran di berbagai koridor jalan kota. Rencana pemberlakuan Perwal terbaru tentang pengaturan waktu operasional truk angkutan berat juga sudah dikoordinasikan dengan Satuan Lalu Lintas Polres Tangsel. “Saya tidak ingin mengambil resiko lagi untuk keselamatan warga. Mudah-mudahan tidak lama lagi sudah terbit perwalnya,” ungkap Bang Ben, sapaan akrabnya.

Diketahui selama ini telah ada Perwal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Operasional Truk Angkutan Barang. Regulasi itu hanya berlaku di sepanjang koridor Jalan Raya Serpong. Truk bertonase berat dilarang melintasi mulai pukul 06.00 hingga 21.00 WIB. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here