Jumat, 21 September 2018

Pelaksanaan PPDB Online, Ombudsman: Disdikbud Belum Siap

SERANG, (KB).- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menilai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Serang belum siap dalam menggunakan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) online atau dalam jaringan (daring). Sebab, hingga saat ini banyak aduan yang diterima Ombudsman terkait pendaftarannya.

“Dalam hal ini, Disdikbud Kota Serang dari sisi perencanaan, persiapan, dan penyelenggaran belum siap mengedukasi masyarakat. Aduan sudah banyak hingga hari kedua ini, kami juga datang ke lapangan banyak keluhan,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Bambang Poerwanto Sumo kepada Kabar Banten, Selasa (3/7/2018).

Ia menjelaskan, PPDB Kota Serang banyak orangtua calon siswa mengeluhkan soal aturan zonasi. Hal tersebut, karena menurut dia, masyarakat yang belum tersosialisasi mengenai zonasi baru yang mengatur jarak rumah dengan sekolah atau radius. “Jadi, banyak yang salah ketika mereka mendaftar dan mengisi domisilinya,” ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat belum familiar dengan teknologi informasi yang ada, sehingga untuk mengirim domisili melalui Google Maps banyak yang tidak bisa. Akhirnya, banyak masyarakat yang datang ke sekolah dan dinas untuk diperbaiki oleh operatornya.

Menurut dia, perlu pembelajaran dan sosialisasi dari dinas maupun sekolah. Selain itu, operator yang dapat menangani harus bisa mengedukasikan alur yang baru. “Ini memang perlu ada informasi terus-menerus terkait PPDB online ini. Sebab, ini bagian dari pelayanan Disdikbud kepada masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, Disdikbud Kota Serang juga seharusnya memilih pihak-pihak ketiga yang berkompeten, seperti bekerja sama dengan universitas yang memiliki jurusan IT dan pakar IT untuk melakukan konsultasi. Ia berharap, Disdikbud Kota Serang dapat memberikan pelayanan yang baik dengan melakukan perencanaan yang baik.

“Perencanaan pun dilakukan untuk jangka panjang, tidak hanya untuk tahun ini, melainkan untuk tahun berikutnya, supaya nyambung, agar tidak bikin lagi, sehingga perlu ada kerja sama dengan pihak lain yang lebih berkompetensi, kemudian melakukan edukasi kepada masyarakat dan memilih sistem yang lebih tepat,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Disdikbud Kota Serang, Akhmad Zubaidillah menjelaskan, sistem zonasi diberlakukan baru tahun ini, agar tidak ada lagi orangtua atau siswa yang mengeluh. Tahun lalu, zonasi yang digunakan, adalah sesuai dengan kecamatan, sedangkan tahun ini sesuai dengan radius atau jarak.

“Kalau sesuai kecamatan itu lemahnya kadang depan sekolah itu beda kecamatan, jadi anak tidak bisa mendaftar di sekolahnya yang dekat. Kalau radius kan sesuai dengan jarak rumah dan sekolahnya,” katanya.

Keluhan soal titik koordinat radius tersebut, menurut dia, bisa ditangani. Menurut dia, hal tersebut terjadi, karena begitu meng-input alamat, namun di Google Maps muncul wilayah lain. “Kami sudah menyediakan operator untuk memperbaikinya. Jadi, orangtua bisa memperbaiki di sini (kantor Disdikbud),” ujarnya. (TM)*


Sekilas Info

FISIP Untirta dan HIPIIS Gelar Seminar Nasional, Ilmuwan Sosial Dituntut Terus Berinovasi

SERANG, (KB).- Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *