Jumat, 22 Februari 2019

Pekerja Hotel di Kawasan Pariwisata Bahari Provinsi Banten Terancam Dirumahkan

SERANG, (KB).- Ratusan pekerja hotel di kawasan pariwisata bahari Provinsi Banten terancam mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebab, progres pemulihan kawasan pariwisata khususnya di wilayah pesisir pantai, dinilai belum membuahkan hasil signifikan pascabencana tsunami Selat Sunda akhir Desember 2018.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten Ashok Kumar mengatakan, Pemprov Banten belum memberikan efek signifikan terhadap recovery kawasan pariwisata pesisir pantai pascatsunami akhir tahun 2018 tersebut. Ia bahkan menyebut, pemprov lambat menanggulangi pemulihan di salah satu sektor pariwisata unggulan Provinsi Banten.

“Saya melihat progres dari pemerintah itu agak lamban. Kita sekarang kebanyakan masih berkutat di diskusi pembahasan teknis. Hari ini saja baru bentuk FGD, kan waktunya sudah harus aksi. Ini Kita malah lebih banyak diskusi,” kata Ashok saat dihubungi wartawan, Rabu (6/2/2019).

Dia mengatakan, banyak karyawan hotel di sekitar Anyer, Carita dan Tanjung Lesung terancam dirumahkan. Padahal menurutnya, sektor pariwisata tersebut merupakan unggulan Provinsi Banten dan menjadi primadona masyarakat lokal maupun luar daerah untuk menghabiskan waktu berlibur di akhir pekan.

“Banyak karyawan hotel dirumahkan karena tidak ada kegiatan. Di Pandeglang saja ada 100 orang, daerah lain masih pendataan. Yang lebih bahaya ini siswa SMK jurusan perhotelan. Tahun ini mereka akan lulus, nanti nasibnya setelah keluar sekolah gimana kalau pariwisatanya juga seperti ini,” ujar Ashok.

Selain sektor perhotelan, pelaku usaha kecil di sekitar kawasan pariwisata bahari juga terancam gulung tikar karena kondisi yang belum jelas. Ia pun berharap pemerintah segera melakukan kebijakan yang konkret untuk menyelesaikan permasalahan pariwisata tersebut.

“Imbasnya bukan hanya dirasakan oleh kami, tapi multi player efek ini penganggurannya sudah tinggi sekali. Saya harap semua stakeholder yang mempunyai kebijakan bisa segera mencari jalan keluarnya. Jangan sampai kondisi ini berlarut-larut,” tutur Ashok.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menyatakan, Pemprov dalam hal ini Dinas Pariwisata harus bisa memangkas birokrasi yang berbelit-belit untuk proses pemulihan kawasan pariwisata pascatsunami. Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan, kata Asep, dengan melakukan dialog bersama seluruh pelaku usaha pariwisata di kawasan yang terkena dampak tsunami.

“Ini kan kebiasaan birokrat, dia hanya menyelesaikan masalah dari rapat ke rapat. Ini harus dihindari, langkah konkretnya harus segera dibuat. Jangan sampai menunggu lama-lama, banyak pihak yang kena imbas,” kata Asep saat ditemui di ruang kerjanya.

Kegiatan dinas

Di sisi lain, DPRD Banten, kata dia, sudah mengirimkan surat ke Gubernur Banten agar setiap kegiatan dinas bisa dilakukan di kawasan pariwisata yang terkena dampak tsunami. Hal itu dilakukan supaya geliat ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di kawasan tersebut bisa berlangsung normal tanpa mengorbankan banyak orang.

“Minimal kalau sudah seperti itu, hotel nanti bisa menggaji pegawainya untuk jangka waktu 3-6 bulan ke depan. Bahkan dalam waktu dekat ini, saya sudah memerintahkan ke Sekwan (Sekretaris DPRD Banten) supaya bintek DPRD bisa dilaksanakan di Anyer. Itu bagian tanggung jawab kita melakukan recovery pascatsunami,” ujar Asep. (Rifat Alhamidi/SJ)*


Sekilas Info

IPM Kota Serang Ditarget Naik 0,10 Persen Setiap Tahun

SERANG, (KB).- Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Serang ditargetkan terus mengalami kenaikan 0,10 persen setiap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *