Kamis, 21 Februari 2019

Pejabat Pusat Ramaikan Lelang Sekda Banten

SERANG, (KB).- Setelah sempat sepi pelamar, pendaftar seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah (Sekda) Banten bertambah empat orang, Kamis (27/12/2018) atau sehari jelang penutupan pendaftaran. Dari empat orang itu, tiga di antaranya adalah pejabat pusat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kabar Banten, keempat orang itu terdiri atas seorang pejabat dari Kota Tangerang dan tiga pejabat pusat. Sebelumnya, lelang Sekda Banten baru diikuti satu orang yakni Sekretaris KPU Banten Septo Kalnadi. Dengan empat orang yang mendaftar tersebut, kini pendaftar lelang Sekda Banten menjadi lima orang atau melebihi kuota dari syarat minimal empat orang.

Kepala BKD Banten, Komarudin tidak membantah nama-nama yang sudah mendaftar seleksi terbuka ada lima orang. Namun, ia tidak menyebutkan nama-namanya karena akan diumumkan secara resmi oleh pansel. “Nanti ketua pansel yang mengumumkan, tunggu saja,” ujarnya.

Terkait jumlah pendaftar, kata dia, kuota yang harus terpenuhi minimal empat orang. Disinggung bagaimana jika pendaftar tidak memenuhi kuota, mantan Pj Bupati Tangerang ini mengatakan, tahapan pendaftaran bisa diperpanjang. “Kalau masih belum juga cukup empat orang, (pendaftaran) lelang jabatan sekda akan diperpanjang selama satu pekan lagi. Karena syarat lelang jabatan ini minimal harus diisi oleh empat orang,” ujar Komarudin.

Aspek politis

Sementara itu, akademisi Univeristas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Suwaib Amirudin menilai, ada tiga faktor yang membuat pejabat enggan mengikuti seleksi terbuka Sekda Banten. Salah satunya, pejabat tersebut tidak memiliki kedekatan dengan kepala daerah, sehingga mereka pesimis akan lolos.

“Aspek politis itu mungkin tidak didorong oleh unsur yang ada lingkaran gubernur. Karena bagaimanapun, sekda ini merupakan jabatan yang sangat politis, jabatan pembina di ASN,” katanya.

Sekalipun Sekda Banten ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat yang dijaring melalui panitia seleksi (pansel), tidak dipungkiri bahwa sekda merupakan jabatan penting yang dalam perjalanannya harus mampu bersinergi dengan kepala daerah.

“Kalaupun ditunjuk oleh kementerian dalam hal ini presiden, tapi harus bisa bekerjasama dengan Gubernur. Jadi mungkin tidak banyak orang (pejabat) yang bisa berkomunikasi dengan gubernur, sehingga aspek politis ini dipertimbangkan oleh calon,” ujarnya.

Ketua STISIP Rangkasbitung ini mengatakan, faktor kedua yaitu banyak pejabat yang terbentur syarat administratif seperti pangkat dan jabatannya tidak sesuai kriteria. Lalu, faktor ketiga yaitu banyak pejabat yang merasa tidak memiliki kemampuan manajerial.

“Banyak yang memenuhi golongan, ada juga yang sudah memiliki pengalaman di birokrasi, tapi dia tidak memiliki kemampuan manajerial,” ujarnya.

Faktor ketiga ini, menjurut dia, termasuk wajar menjadi pertimbangan karena sekda merupakan jabatan yang bukan saja menuntut menjadi pembina ASN. Akan tetapi, juga harus mempunyai kemampuan manajaerial. “Tiga hal itu yang ada akan jadi pertimbangan bagi orang-orang yang akan mencalonkan sekda,” katanya.

Secara umum, menurutnya Sekda Banten yang terpilih pada seleksi terbuka ini harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan legislatif dan jajaran ASN di bawahnya. “Kemudian mampu menjabarkan keinginan gubernur di dalam menjalankan roda pemerintahan,” katanya. (SN)*


Sekilas Info

Renstra Harus Sesuai Arah Pembangunan Kota Serang

SERANG, (KB).- Rencana strategis (Renstra) 2019-2023 dan rencana kerja (Renja) organisasi perangkat daerah (OPD) 2020 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *