Pejabat Masuk Ketegori Belum Layak, Dewan Minta Pemkab Serang Segera Beri Pelatihan

M Novi F, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang.*

SERANG, (KB).- Komisi I DPRD Kabupaten Serang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang segera memberikan pelatihan kepada pejabat eselon III dan IV yang masuk dalam kategori merah atau belum layak penempatannya serta segera menempatkan orang-orang yang tepat, agar tidak menggangggu kinerja.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang, M Novi F, menanggapi hasil assessment dan tes psikologi yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bekerja sama dengan Unpad dan diikuti 445 pejabat eselon III dan IV akhir Januari 2018. Hasil assessment tersebut, ada beberapa kategori, yaitu hijau, yakni sangat layak atau sudah sesuai penempatannya, kuning layak, cokelat bisa ditempatkan dengan pelatihan, dan merah belum layak.

“Pejabat yang masuk ketegori merah itu harus segera diberi pelatihan, ini bukan berarti mereka tidak boleh ditempatkan di satu tempat, tapi penempatannya harus tepat, jadi dilihat lagi mana yang layak untuk posisi mereka, dilatih lagi, supaya tepat sesuai kemampuannya,” katanya saat ditemui Kabar Banten di Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Kamis (8/3/2018).

Selain harus memberikan pelatihan, ujar dia, pemkab juga harus segera mengisi posisi jabatan yang kosong setelah hasil assessment keluar. “Pelantikan harusnya segera, assessment kan sudah ada hasilnya. Posisi jabatan yang kosong ini harus segera diisi oleh orang-orang yang kompeten, bisa dilihat dari hasil assessment itu,” ucapnya.

Baca Juga: Hasil ”Assessment” Eselon III dan IV, Sejumlah Pejabat Masuk Kategori Belum Layak

Menurut dia, kekosongan jabatan jangan terlalu lama dibiarkan atau diisi plt, karena plt kewenangannya berbeda dengan pejabat definitif. “Pengisian harus secepatnya, agar kinerja dan pelayanan gak keganggu. Sebaiknya tidak tunggu semua pejabat ikut assessment dulu, ya yang kosong-kosong diisi saja dulu dengan yang ada, kalau nunggu teralu lama. Para pejabat ini juga kan membantu bupati dalam bekerja,” tuturnya.

Terkait assessment yang digelar BKPSDM bekerja sama dengan Unpad, nilai dia, hal tersebut cukup transparan, karena penilaian tidak dilakukan pihak pemkab. “Dengan assessment itu kan memang kami ingin ada keterbukaan, jangan sampai ada orang yang tidak sesuai atau salah penempatannya. Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan) nanti harus melihat hasil assessment itu untuk penempatannya,” katanya. Dengan assessment tersebut, menurut dia, penilaian terhadap kinerja pegawai lebih terbuka dan profesional. (YY)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here