Pejabat Kena Mutasi, Randis tak Boleh Ikut Pindah

CILEGON, (KB).- Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon mengingatkan, para pejabat Eselon III yang terkena mutasi agar tidak membawa kendaraan dinas (randis) dan aset lain dari kantor sebelumnya ke tempat baru.

Hal itu untuk kepentingan tertib pencatatan aset dan menghindari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian (Kabid) Perlengkapan dan Aset Pemkot Cilegon Raden Firman saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (14/6/2019).

Pihaknya telah membuat surat imbauan untuk disebarkan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cilegon. ”Surat imbauan sudah kami buat, bahkan sudah diserahkan ke Pak Wali (Wali Kota Cilegon Edi Aryadi) pekan lalu,” katanya.

Menurut Firman, selain mengingatkan, surat tersebut dibuat untuk mencegah perpindahan aset dari OPD tertentu ke OPD lain.

“Saat ini, surat imbauan tinggal menunggu tanda tangan Wali Kota Edi. Surat ini pun dalam rangka penegasan, jika membawa aset dari kantor lama adalah salah. Setelah ditandatangani Pak Wali, surat itu langsung kami sebar,” ujarnya.

Saat ini, pihaknya sedang melakukan pembenahan terkait aset-aset dari OPD dan organisasi di bawah OPD yang terkena demosi. Aset-aset itu sedang dilakukan pencatatan ulang, juga diperbarui.

“Contohnya aset milik BPBJP (Badan Pelelangan Barang dan Jasa Pemerintahan) Kota Cilegon. OPD itu kan kena demosi, nomenklatur barunya menjadi bagian dari Setda Pemkot Cilegon. Karena itu aset-asetnya kami catat ulang, dari sebelumnya milik BPBJP menjadi milik Setda Pemkot Cilegon,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya pun melakukan penelusuran tentang aset khususnya randis di seluruh OPD. Karena disinyalir telah ada randis milik OPD tertentu yang telah berpindah tempat ke OPD lain.

“Pada mutasi 2017 lalu, banyak pejabat membawa randis ke OPD yang baru. Karena itu, kami minta kepala-kepala OPD untuk membantu kami dalam melakukan penelusuran,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubdit Penatausahaan Aset pada BPKAD Kota Cilegon Risca A Wahyuni berharap pejabat yang mutasi mengikuti amanat pada surat imbauan tersebut.

”Kalau aturan tersebut tidak dilakukan, ada konsekuensinya. Salah satunya biaya pemeliharaan dan operasional belanja BBM yang tidak terserap. Sebab ketika randis tercatat sebagai milik OPD A, namun wujudnya tidak ada di OPD itu, biaya-biaya tersebut tak bisa dicairkan,” katanya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here