Pejabat Kementerian Calon Kuat Kadis PUPR Banten

SERANG, (KB).- Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Moch. Tranggono menjadi calon kuat, dengan meraih nilai teratas calon Kepala Dinas (Kadis) PUPR Provinsi Banten berdasarkan hasil penilaian seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama Pemprov Banten Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penilaian yang diumumkan di laman bkd.bantenprov.go.id, urutan pertama adalah Moch. Tranggono (KemenPUPR) dengan nilai akhir 88,50 atau tertinggi. Disusul Cucu Suhara (Pemprov Banten) dengan nilai akhir 71,56, Helmy Nuddin Zein (Pemprov Banten) dengan nilai akhir 71,46, dan Yan Junjungan dengan nilai akhir 71,15.

Selanjutnya untuk jabatan kepala Dinas Ketahanan Pangan, posisi teratas ditempati Aan Muawanah (Pemprov Banten) dengan nilai akhir 82,76. Disusul Asep Mulya Hidayat (Pemprov Banten) nilai akhir 77,10 dan diposisi ketiga ada Aan Kusdinar (Pemprov Banten) dengan nilai akhir 74,84, serta keempat yaitu Sobirin dengan nilai akhir 71,84.

Sebelumnya, beredar pesan berantai bahwa lelang jabatan di Pemprov Banten dicurigai Ada “Jagoan”. Pesan berantai yang berisi adanya pejabat titipan yang akan menjadi jagoan dalam lelang jabatan di Pemprov Banten, beredar melalui WhatsApps (WA).

Dalam pesan berantai itu, di antaranya menyoroti pejabat KemenPUPR Moch. Trenggono yang dicurigai sebagai pejabat titipan yang akan menjadi jagoan untuk mengisi Kepala Dinas PUPR Banten.

Dari isi pesan itu, Sekda Banten Al Muktabar dicurigai bermain dalam open bidding Pemprov Banten, terutama untuk calon Kepala Dinas PPUPR Banten. Belum diketahui secara pasti sumber pesan WhatsApp yang mencapai sembilan paragraph tersebut.

Namun dalam bagian pesan, dituliskan adanya kecurigaan terhadap Sekda Banten Al Muktabar yang ikut bermain dalam open bidding Pemprov Banten. Selanjutnya, pesan tersebut menuliskan ‘sentuhan’ pada penempatan sejumlah pejabat yang dicurigai sebagai orang-orang Al Muktabar yang disisipkan secara ‘halus’, sesuai prosedur dan seakan tidak ada kepentingan apa-apa.

Diakhir, pesan menuliskan bahwa “Semua ini baru pada tahap analisis awal. Perlu dikumpulkan bukti-bukti yang nyata, dan hanya sebagai early warning atas kemunculan matahari ketiga di Provinsi Banten”.

Untuk diketahui, pelaksanaan dua jabatan tersebut bersamaan dengan dua jabatan lain yaitu Kepala Pelaksana BPBD dan DPMPTSP Banten. Namun, lelang dua jabatan tersebut diulang dengan alasan hanya diperoleh seorang yang memenuhi standar kompetensi yang ditentukan.

Ketua Pansel JPTP Pemprov Banten Al Muktabar membenarkan, hasil lelang jabatan untuk posisi Kepala DPUPR dan DPMPTSP sudah diumumkan. Dia mengklaim prosesnya berjalan dengan transparan.

“Semua transparan berdasarkan kapasitas pelayanannya, dan kita umumkan setelah mendapatkan koreksi dari KASN (Komite Aparatur Sipil Negara),” katanya, akhir pekan kemarin.

Dia mengatakan, nama-nama yang telah diumumkan disampaikan kepada Gubernur Banten untuk memilih satu yang dilantik. Terkait nama yang dilantik, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur Banten. “Tugas Pansel menghantarkan itu dengan kualitas yang berdekatan,” tuturnya.

Meski sudah diumumkan, pria yang juga mantan Ketua Ikatan Widya Iswara Indonesia ini mempersilakan masyarakat menyampaikan kritik. “Sesuai skema regulasi itu saja, tidak ada yang lain-lain. Basisnya semua fair, berdasarkan penilaian rekam jejak dan seterusnya, lalu kita ajukan ke KASN,” ucapnya.

Harus terbuka

Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra DPRD Banten Sihabudin Sidik berharap lelang jabatan di lingkungan Pemprov Banten dilakukan secara terbuka dan transparan. Sehingga, tidak terbangun persepsi negatif di publik, terutama di kalangan birokrasi.

“Memang dalam lelang jabatan ada ruang subjektifnya. Di antaranya ketiga sudah tiga besar, kan tidak lagi ditentukan nilai atau peringkat. Gubernur atau kepala daerah sebagai user, punya otoritas dalam menentukan satu dari tiga besar itu,” kata Sihabudin Sidik.

Namun dalam proses menentukan tiga besar, kata dia, perlu disampaikan secara terbuka dan transparan untuk menghindari kecurigaan dan resistensi di internal pemerintahan. Dia juga mengingatkan, terbuka atau transparan itu bukan sekadar mengumumkan pendaftar atau nilai dari setiap peserta.

“Maksud saya begini. Lelang terbuka itu bagus, tapi kan tidak semua orang mau atau bisa mengikuti. Termasuk, dari internal pemprov. Sementara, pemprov bertanggung jawab atas pembinaan di internal. Jadi ketika suatu jabatan dilelang, ternyata nilai atau hasil terbaik bukan dari internal, maka harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima. Bukan sebaliknya, justru menimbulkan kontroversial yang bisa mengundang kecurigaan,” katanya.

Dalam beberapa kesempatan, Ketua Komisi I DPRD Banten menuturkan, open bidding merupakan langkah awal untuk menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi menjalankan program Pemprov Banten.

Dengan demikian, pansel harus memastikan seluruh proses dilalui secara baik sesuai dengan peraturan yang ada. Jika ditemukan kecacatan, maka dampaknya terhadap kualitas pejabat yang dihasilkan.

“Ke depan open bidding itu bukan jabatan struktural, entarmah siapa saja boleh jadi peserta open bidding. Siapa pun boleh, karena di DKI sudah berlaku. Di DKI itu zaman Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sudah tidak bicara struktural dan fungsional. Siapapun boleh memimpin dinas, kalangan profesional juga bisa. Dan di Banten pun bisa melakukan hal yang sama ke depan,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here