Pegawai RSU Banten Sempat Mogok Kerja, Susi Jamin Pelayanan Tetap Optimal

SERANG, (KB).- Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSU Banten Susi Badriyanti menjamin pelayanan di RS milik Pemprov Banten tersebut tetap optimal. Sebagai pimpinan baru di RSU Banten, Susi akan terlebih dahulu melakukan konsolidasi di internal untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dapat menghambat pelayanan rumah sakit. Diketahui, ratusan pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) RSU Banten, Kamis (31/8/2017) lalu mogok kerja. Mereka berunjuk rasa di lingkungan RSU Banten menuntut agar pihak rumah sakit mencairkan jasa pelayanan (jaspel) yang sudah terlambat sejak Maret 2017.

“Alhamdulillah, sekarang sudah berjalan normal. Kita sudah komunikasi dengan teman-teman yang kemarin menyampaikan aspirasi. Ke depan kami akan terus berkomunikasi dengan baik,” ujar Susi, melalui sambungan telepon, Ahad (3/9/2017). Meski pegawai mogok kerja, menurutnya pelayanan rumah sakit pada saat itu tidak terganggu. Sebab, kata Susi, para pasien bisa tertangani oleh perawat ASN. “Kemarin teman-teman perawat yang ASN cukup solid. Walaupun jumlah perawat ASN hanya 20 persen, bisa tertangani dengan baik, bisa dihandel,” kata Susi yang menjabat Kabag Keperawatan ini.

Disinggung soal persoalan jaspel yang belum cair, Susi mengaku belum memahami persoalan tersebut. Oleh karena itu, ia meminta waktu untuk berkoordinasi dan konsolidasi terkait permasalahan tersebut.
“Justru saya belum tahu, kan saya di bagian keperawatan saja. Mungkin nanti kalau saya sudah lebih memahami bisa komunikasi lagi. Saya mau konsolidasi dulu dengan teman-teman internal dulu. Karena kemarin itu saya tidak terlalu masuk ke dalam,” tutur mantan Direktur RSU Berkah Pandeglang ini.

Terpisah, Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan meminta Plt Direktur RSU Banten bergerak cepat mengatasi persoalan tersebut agar pelayanan di rumah sakit tidak terganggu. “Namun, tetap harus berhati-hati untuk mengeluarkan kebijakan. Jika ada yang menghambat, ada gubernur dan wagub, bisa dikonsultasikan. Termasuk dengan inspektorat dan biro hukum,” ujar Fitron. Menurutnya, jangan sampai kinerja pada satu pihak lambat berpengaruh terhadap pelayanan. “Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersama-sama membenahi apapun yang bersifat kualitas layanan publik. Tidak boleh (jaspel) terlambat, apalagi itu merupakan hak. Pelayanan tidak boleh terganggu atas nama apapun. Apalagi soal teknis internal,” tutur Fitron. (H-42)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here